REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Seluruh menteri luar negeri (Menlu) negara-negara yang diundang Indonesia menyatakan kehadiran untuk berpartisipasi dalam pertemuan para menteri G20 atau Foreign Minister Meeting (FMM) G20 pekan depan di Bali. Kegiatan akan dilakukan secara hybrid atau campuran kehadiran fisik dan virtual.
"Para Menlu mayoritas bakal hadir in person (secara fisik)," ujar Duta Besar RI sekaligus Stafsus Program Prioritas Kemenlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani dalam press briefing virtual, Kamis (30/6/2022).
Ia mencatat, bahwa semua menlu negara yang diundang telah melakukan proses registrasi. "Tunggu kedatangan mereka," katanya.
Kendati begitu, detail menlu negara mana saja yang bakal hadir belum bisa diungkapkan kepada publik. Hal ini mengingat masalah keamanan.
Sementara itu, menurut Trian, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba telah menerima undangan Indonesia untuk hadir dalam FMM. Meski begitu, pihak Indonesia masih menunggu konfirmasi kehadirannya dalam bentuk fisik maupun virtual.
Juru bicara Kedutaan Besar Rusia di Jakarta Denis Tetiushin mengatakan, Menlu Rusia Sergei Lavrov juga akan menghadiri FMM di Bali pekan depan. Meskipun belum ada indikasi langsung dari Moskow bahwa Lavrov tidak akan hadir, partisipasi Rusia di kegiatan G20 telah menjadi sumber ketegangan, termasuk pemogokan oleh pejabat AS, Inggris dan Kanada pada pertemuan keuangan G20 pada April.
Menlu RI Retno Marsudi juga sudah secara langsung mengundang Menlu Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken untuk menghadiri FMM di Bali. Hal ini ia sampaikan melalui Twitter resminya hari ini, Kamis.
"Senang bertemu AS @SecBlinken di sela-sela #G7Summit. Menantikan kedatangan Menlu Blinken di Bali untuk #G20FMM di bulan Juli," kata Retno beserta foto keduanya tengah berbincang.
FMM G20 akan diselenggarakan pada 7-8 Juli di Bali. Para menlu akan membahas dinamika perkembangan yang terjadi secara global.
Tradisi FMM G20 sebelumnya, maka FMM dengan presidensi Indonesia juga tidak akan ada dokumen yang dihasilkan dalam pertemuan para menlu. Hal ini dikarenakan pembahasannya meluas pada berbagai isu.
"Tidak akan menghasilkan outcome yang negotiated text. Kita mengikuti tradisi sebelumnya. Tapi, pertemuan ini akan dimanfaatkan para menlu untuk membahas berbagai isu, baik dalam pertemuan grup atau bilateral resmi," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
