REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemkab Sleman, DIY, menjadikan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu bentuk keseriusan. Terutama, dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial kesehatan bagi setiap masyarakat.
Bupati Sleman, Kustini Purnomo mengungkapkan, sampai saat ini capaian UHC dari Sleman sudah mencapai angka 96 persen. Capaian itu disampaikan saat lakukan sosialisasi ketercapaian UHC di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok.
Kustini menekankan, capaian UHC Sleman berasal dari sinergitas dan kolaborasi yang sangat baik antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Sleman. Jadi, Pemkab Sleman bisa berfokus ke peningkatan kualitas layanan di fasilitas-fasilitas kesehatan.
"Alhamdulillah capaian Kabupaten Sleman sudah mencapai 96 persen untuk saat ini ," kata Kustini.
Kustini menuturkan, BPJS Kesehatan Sleman telah pula menggandeng 143 faskes tingkat pratama dan 26 faskes rujukan tingkat lanjutan. Terkait ini, Kustini berharap, masyarakat tidak lagi merasa kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Ia berpendapat, semua capaian ini harus disyukuri dan ditingkatkan bersama-sama. Karenanya, Kustini berharap, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan JKN agar bisa memanfaatkan dengan baik dan bisa terus menjaga perilaku hidup sehat.
"Mulai dari menjaga asupan makan sampai melakukan olahraga," ujar Kustini.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Cahya Purnama menerangkan, UHC merupakan jaminan kesehatan masyarakat. Ia berharap, prestasi yang selama ini sudah diraih Kabupaten Sleman dapat semakin tingkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terutama, lanjut Cahya, di bidang kesehatan. Selain itu, Cahya berharap dukungan dari semua elemen yang ada di Sleman agar dapat memenuhi angka capaian nasional pada 2024 mendatang.
Maka itu, mereka akan terus melakukan sosialisasi. "Dengan sosialisasi ini semoga bisa semakin meningkatkan pemahaman kita semua dan Sleman bisa mencapai target nasional 98 persen di 2024 mendatang," kata Cahya.
Pada kesempatan itu, secara simbolis Bupati Sleman turut menyerahkan kartu JKN PBI kepada 10 perwakilan warga yang hadir. Ini merupakan layanan bagi peserta yang tergolong prasejahtera dan iuran per bulan akan dibayarkan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
