REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan, partainya juga menargetkan bisa menambah jumlah kursi anggota legislatif di DPR dari perempuan.
"Jika saat ini di pusat ada 9 orang dari 50 orang, ke depan akan terus ditingkatkan. Demikian juga di daerah-daerah. PKS terbuka untuk seluruh perempuan, apalagi perempuan dari generasi milenial, apapun latar belakang suku, agama, profesi dan organisasinya untuk menjadi caleg PKS," tutur Syaikhu saat Konsolidasi Nasional Anggota Legislatif Perempuan se-Indonesia, di Jakarta dalam keterangan, Kamis (23/6/2022).
Presiden PKS menambahkan, selain jumlah, ia juga menekankan pentingnya kompetensi dan kapasitas anggota legislatif perempuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui produk legislasi dan advokasi. Ia mengimbau seluruh anggota legislatif perempuan PKS menggunakan seluruh saluran komunikasi publik untuk menginformasikan perjuangan partai ke masyarakat.
Syaikhu meminta anggota legislatif perempuan dari PKS selalu terdepan menyuarakan aspirasi masyarakat. "Apalagi ada kebijakan yang hanya bisa efektif melalui suara kaum perempuan. Dan saya lihat kinerja aleg perempuan PKS luar biasa," ujar Syaikhu.
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, anggota legislatif perempuan PKS memiliki peran strategis di partai. Menurutnya, anggota legislatif perempuan di PKS bukan hanya sekadar pelengkap. "Ada yang menjadi pimpinan fraksi, pimpinan komisi, bahkan pimpinan dewan. Kita ingin aleg perempuan PKS makin meningkat peran dan kapasitasnya dalam membela dan melayani rakyat Indonesia sehingga bersama-sama PKS all out melayani Indonesia," tutur Jazuli.
Dalam konsolidasi nasional ini, anggota legislatif perempuan dari PKS mendapatkan bimbingan teknis untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas, dan kapabilitas masing-masing. Ketua Panitia Konsodasi Nasional Aleg Perempuan PKS, Saadiah Uluputty mengatakan, bimtek ini untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Hadirnya perempuan di parlemen sebagai representasi dari suara rakyat dan menjadi etalase partai, haruslah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik sesuai amanah yang diembannya," ujar anggota Komisi IV DPR RI ini.
Kegiatan Bimtek Aleg Perempuan se-Indonesia berlangsung mulai 22 hingga 25 Juni 2022. Materi pembekalan disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, hingga pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
