Sunday, 29 Safar 1444 / 25 September 2022

UNDP Dukung Kesuksesan SDGs Kedua di Indonesia

Kamis 16 Jun 2022 23:04 WIB

Red: Gilang Akbar Prambadi

webinar bertajuk Leveraging Capital for Inclusive Growth & Sustainable Recovery through SDG Bonds.

webinar bertajuk Leveraging Capital for Inclusive Growth & Sustainable Recovery through SDG Bonds.

Foto: Dok. Web
Pada tahun 2021, SDG Bond Indonesia berhasil mengumpulkan 500 juta euro.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup Agenda 2030, dibutuhkan investasi keuangan yang sangat besar, tidak terkecuali dalam inovasi serta strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebagai upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memajukan mekanisme keuangan inovatif untuk meningkatkan pembiayaan SDGs di Indonesia, United Nations Development Programme (UNDP) di bawah Program Bersama PBB Accelerating SDGs Investments in Indonesia (ASSIST), baru-baru ini menyelenggarakan webinar bertajuk Leveraging Capital for Inclusive Growth & Sustainable Recovery through SDG Bonds. Webinar ini menjadi platform bagi para pakar keuangan dan pembuat kebijakan dari kawasan Asia Pasifik untuk berbagi praktik terbaik dalam memaksimalisasi dampak dari obligasi tematik.

Webinar ini diselenggarakan pada saat yang tepat ketika Indonesia bersiap untuk menerbitkan obligasi tematik, yaitu SDG Bond, kedua pada tahun 2022. Penerbitan ini dilandaskan kesuksesan Indonesia tahun lalu sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara dan ketiga di dunia untuk menerbitkan SDG Bond di pasar global. 

Baca Juga

Pada tahun 2021, SDG Bond Indonesia berhasil mengumpulkan EUR500 juta dan telah membiayai proyek-proyek strategis yang meningkatkan kualitas hidup banyak orang Indonesia pada sektor-sektor yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi.

Resident Coordinator PBB di Indonesia, Valerie Julliand mengatakan, pemanfaatan sumber pembiayaan inovatif adalah kunci untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan yang menghambat negara-negara berkembang untuk mencapai SDGs, yang diperkirakan sekitar 3,7 triliun dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

“Memanfaatkan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan adalah salah satu jawaban atas tantangan pembiayaan yang besar,” ujar Julliand, Kamis (16/6/2022).

“Keinginan pasar untuk instrumen keuangan berkelanjutan seperti obligasi sudah mapan, dengan pasar obligasi hijau, sosial, dan keberlanjutan melampaui triliun dolar AS pada tahun 2021 saja.”

Resident Representative UNDP Indonesia Norimasa Shimomura meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum SDG Bond Indonesia 2021. 

“Kisah sukses kita tidak boleh berhenti di sini. UNDP akan melanjutkannya dengan berfokus pada peningkatan dampak dari SDG Bond dan dengan melihat lebih dekat peran instrumental yang dapat dimainkan oleh SDG Bond dalam menarik investasi baru guna mempromosikan agenda keberlanjutan,” kata Shimomura L 

Pakar keuangan global mengambil bagian dalam webinar tersebut dan berbagi beberapa praktik terbaik serta pengetahuan di balik perumusan dan pengelolaan SDG Bond.

Asisten Menteri bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan Dr Suminto Sastrosuwito menegaskan, tidak mungkin apabila negara hanya mengandalkan anggaran pemerintah untuk memperkecil kesenjangan ini. “Pemerintah menyadari bahwa dana publik tidak dapat menanggung beban sendiri, sehingga diperlukan peran serta swasta. Selama beberapa tahun terakhir, instrumen pembiayaan inovatif telah dikembangkan di pasar dalam rangka percepatan pencapaian SDGs, salah satunya adalah SDG Bond,” ujarnya. 

Keberhasilan peluncuran SDG Bond Indonesia di pasar global tahun lalu, dikombinasikan dengan visibilitas global yang Indonesia dapatkan sebagai Presiden G20 tahun 2022, memberikan peluang strategis untuk mendorong negara lain mengembangkan skema pembiayaan inovatif untuk SDGs.

Penerbitan SDG Bonds—dan obligasi sejenis, seperti green bond dan sustainability bond—sangat penting untuk mengikuti perkembangan tren pasar modal terkini. Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Deni Ridwan mencatat investor semakin tertarik dengan proyek-proyek yang sejalan dengan SDGs.

“Satu catatan kunci dari investor update meeting yang kami selenggarakan sebelumnya adalah bahwa hampir semua investor memiliki minat dan berencana untuk meningkatkan kepemilikan surat (utang) berkenaan dengan LST,” ujarnya.

Sembari persiapan Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan SDG Bond keduanya, perwakilan dari Uzbekistan menjelaskan bagaimana penerbitan serupa oleh Uzbekistan telah membantu membiayai proyek-proyek untuk memajukan SDGs. Menurut Nargiza Nigmatova, Head of External Financial Market Division, Kementerian Keuangan Uzbekistan beberapa proyek pada sektor pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, irigasi, rekonstruksi, pembangkit listrik hijau, dan kesetaraan gender, telah diuntungkan dari pembiayaan melalui SDG Bond.

Untuk menjamin bahwa pembiayaan dialokasikan untuk proyek-proyek berorientasi SDGs, pemerintah Uzbekistan berkomitmen untuk mengukur dan melaporkan dampak dari proyek-proyek yang dibiayai obligasi dalam jangka waktu satu tahun setelah penerbitan SDG Bond. Pemerintah Uzbekistan telah bekerja sama dengan UNDP untuk melakukan proses pemantauan dan pelaporan ini, tambah Nigmatova. 

Pengukuran yang jelas sangat penting karena investor swasta juga tertarik untuk melacak dampak proyek SDG Bond. “Penerbit harus memastikan obligasi itu bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini tidak akan mudah, tetapi poin utamanya terletak pada transparansi dan pengungkapan informasi,” kata Lead Financial Officer, Capital Markets and Investments-Treasury, World Bank Yoshiyuki Arima.

Dikutip dari Antara, program Sustainable Development Goals (SDGs) Investment in Indonesia - ASSIST ini membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia.

Program ini memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan nonpemerintah (misalnya, publik, swasta, dan syariah) untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA