Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

UMK Perlu Didampingi Sertifikasi Halal

Rabu 15 Jun 2022 16:00 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Muhammad Hafil

 UMK Perlu Didampingi Sertifikasi Halal. Foto:  Kawasan industri halal. Ilustrasi

UMK Perlu Didampingi Sertifikasi Halal. Foto: Kawasan industri halal. Ilustrasi

Foto: MCIE
Sertifikasi halal bagi pelaku-pelaku UMK merupakan sesuatu yang diprioritaskan.

REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia terbukti merupakan penopang perekonomian dalam persaingan pasar global. Perlu ada standarisasi produk halal yang diproduksi pelaku usaha melalui pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

Untuk itu, Pusat Studi Biotechnology dan Halal Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal. Kegiatan yang digelar untuk pertama kalinya ini berlangsung di Gedung Pascasarjana UMY.

Baca Juga

Pelatihan ini diikuti mahasiswa, dosen dan pelaku-pelaku usaha UMK di sekitaran DI Yogyakarta. Kepala BPJPH Kemenag, Umar mengatakan, pelaku-pelaku UMK memang sangat perlu melakukan sertifikasi halal karena perkembangan persaingan global.

Apalagi, persaingan pasar produk makanan dan minuman mengalami perkembangan signifikan di dunia, sehingga perlu ada standarisasi makanan yang halal dan baik. Hal ini akan menjadi jaminan atas produk-produk UMK kepada konsumen.

"Sehingga, produk yang dikonsumsi jelas kepastian halal, tidak ada kontaminasi zat-zat yang bersifat haram, najis dan dampaknya tidak dapat merusak tubuh bagi masyarakat," kata Umar, Senin (13/6/2022).

Ia menekankan, sertifikasi bagi pelaku-pelaku UMK merupakan sesuatu yang wajib hari ini seharusnya wajib dilakukan. Artinya, terdapat tiga unsur tahapan yang harus dilakukan pelaku-pelaku UMK selama proses sertifikasi halal berlangsung.

Pertama, perlu pendampingan proses produk halal. Kedua, setelah itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlibat dalam membuatkan fatwa halal karena MUI tidak akan memberikan fatwa halal jika tidak melalui proses pendampingan PPH.

Ketiga, dari proses tersebut BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal pada produk yang distandarisasi kehalalannya. Selama pelatihan, Umar menekankan pentingnya edukasi pelaku usaha agar dapat menjamin produk halalan thoyyiban.

DIY sendiri, lanjut Umar, merupakan daerah wisata yang memang banyak memiliki tempat kuliner. Sehingga, seharusnya banyak produk yang perlu disertifikasi halal untuk dapat menjamin produk yang dijual itu aman dan layak dikonsumsi.

"Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mengikuti sertifikasi halal melalui pendampingan proses produk halal," ujar Umar. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA