Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

Eks Direktur Mossad: Perselisihan Politik Internal Jadi Ancaman Terbesar Israel

Jumat 10 Jun 2022 08:55 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha

 Tentara Israel berdebat dengan pengunjuk rasa Palestina selama bentrokan di pos pemeriksaan Tayaseer ketika mereka mencoba untuk menyeberangi pos pemeriksaan untuk mencapai lembah Yordania, dekat kota Tubas, Tepi Barat, 06 Juni 2022. Mantan pemimpin Mossad Tamir Pardo mengatakan, Iran atau Palestina bukan merupakan ancaman terbesar bagi Israel. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Yedioth Ahronoth pada Kamis (9/6/2022), Pardo mengatakan, ancaman terbesar Israel justru berasal dari gesekan para pemimpin politik di dalam negeri.

Tentara Israel berdebat dengan pengunjuk rasa Palestina selama bentrokan di pos pemeriksaan Tayaseer ketika mereka mencoba untuk menyeberangi pos pemeriksaan untuk mencapai lembah Yordania, dekat kota Tubas, Tepi Barat, 06 Juni 2022. Mantan pemimpin Mossad Tamir Pardo mengatakan, Iran atau Palestina bukan merupakan ancaman terbesar bagi Israel. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Yedioth Ahronoth pada Kamis (9/6/2022), Pardo mengatakan, ancaman terbesar Israel justru berasal dari gesekan para pemimpin politik di dalam negeri.

Foto: EPA-EFE/ALAA BADARNEH
Israel dicirikan oleh ketidaksabaran dan kekerasan verbal pada siapapun yang berbeda.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Mantan pemimpin Mossad Tamir Pardo mengatakan, Iran atau Palestina bukan merupakan ancaman terbesar bagi Israel. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Yedioth Ahronoth, Kamis (9/6/2022), Pardo mengatakan, ancaman terbesar Israel justru berasal dari gesekan para pemimpin politik di dalam negeri.

"Ancaman terbesar adalah kita sendiri. Atau lebih tepatnya, sistem penghancuran diri yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dengan cara yang sangat mirip dengan periode kehancuran Kuil Kedua," ujar Pardo, dilansir Middle East Monitor, Jumat (10/6/2022).

Baca Juga

Pardo mengatakan, partai-partai sayap kanan di oposisi, yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, menolak untuk mengakui hasil pemilihan. Mereka bahkan menolak untuk berbicara dengan Perdana Menteri Naftali Bennett dalam kapasitas resminya. 

"Ketika seorang pemimpin puluhan anggota Knesset tidak menerapkan gerakan simbolis ini, ini sangat merusak konsensus politik sebagai landasan keberadaan negara," kata Pardo.

Pardo mengkritik boikot oposisi terhadap semua undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah, meskipun oposisi memiliki hak untuk melakukannya. Dia juga mengkritik peran oposisi yang mencoba menggulingkan pemerintah. 

Menurut Pardo, sangat tidak masuk akal ketika tindakan oposisi mencegah pengesahan undang-undang yang sejalan dengan posisi mereka. Termasuk undang-undang yang berkaitan dengan keamanan nasional atau kepentingan publik, mengacu pada rancangan undang-undang yang memberlakukan hukum Israel pada pemukim ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat.

"Pola pikir politik yang bertujuan untuk melumpuhkan seluruh aktivitas pemerintah tidak sesuai dengan aturan konvensi sosial yang menjadi dasar rezim demokrasi manapun," kata Pardo.

Pardo mengatakan, wacana Israel dicirikan oleh ketidaksabaran dan kekerasan verbal terhadap siapa pun yang berpikir berbeda. Menurut dia, Knesset Israel merupakan contoh negatif yang mengalir ke masyarakat Israel. Pardo menambahkan, ada polarisasi antara sudut pandang sosialis dan kapitalis, bahkan antara liberal dan konservatif atau kelompok antara kiri dan kanan.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA