Friday, 8 Jumadil Awwal 1444 / 02 December 2022

India Hadapi Badai Diplomatik Akibat Pernyataan Politikus yang Hina Nabi Muhammad

Senin 06 Jun 2022 08:41 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha

Nabi Muhammad (ilustrasi). Badai diplomatik internasional telah melanda Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India. Partai Perdana Menteri Narendra Modi itu menjatuhkan sanksi terhadap dua juru bicara partai atas pernyataan yang menghina Nabi Muhammad.

Nabi Muhammad (ilustrasi). Badai diplomatik internasional telah melanda Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India. Partai Perdana Menteri Narendra Modi itu menjatuhkan sanksi terhadap dua juru bicara partai atas pernyataan yang menghina Nabi Muhammad.

Foto: Republika
Sejumlah negara dan organisasi melayangkan protes terkait penghinaan Nabi Muhammad.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Badai diplomatik internasional telah melanda Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India. Partai Perdana Menteri Narendra Modi itu menjatuhkan sanksi terhadap dua juru bicara partai atas pernyataan yang menghina Nabi Muhammad.

Menurut dokumen dan laporan media BJP, juru bicara nasional BJP Nupur Sharma diskors dari keanggotaan utama partai pada Ahad (5/6/2022), karena menghina Nabi Muhammad dalam debat di televisi belum lama ini. Sementara kepala operasi media BJP, Delhi Naveen Kumar Jindal juga dikeluarkan dari partai.

Baca Juga

Sharma dilaporkan telah menghina nabi dan istrinya Aisyah dalam debat di televisi pekan lalu. Menyusul protes atas komentar yang dibuat selama debat, rekan Sharma, Jindal, juga membuat komentar yang menghina Nabi Muhammad di Twitter pribadinya. Namun pernyataan tersebut telah dihapus.

Duta besar India untuk Kuwait dan Qatar pada Ahad menerima catatan protes resmi atas komentar tersebut. Sementara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengutuk komentar juru bicara BJP yang menghina Nabi Muhammad.

"Pernyataan ini tidak dapat diterima sama sekali. Ini tidak hanya melukai perasaan rakyat Pakistan tetapi juga miliaran Muslim di seluruh dunia," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri, dilansir Aljazirah, Senin (6/6/2022).

“Upaya klarifikasi BJP dan tindakan disipliner yang terlambat dan asal-asalan terhadap orang-orang ini tidak dapat meredakan rasa sakit dan penderitaan yang mereka sebabkan pada dunia Muslim,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan menambahkan.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Pakistan sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan komunal dan kebencian yang mengkhawatirkan terhadap Muslim di India. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga mempertimbangkan kontroversi tersebut. Dia menuduh pemerintahan Modi "diizinkan lolos dari kebijakan Islamofobia".

Kementerian Luar Negeri Qatar memanggil duta besar India untuk menyampaikan catatan resmi yang mengungkapkan kekecewaan Qatar atas komentar juru bicara BJP. Kantor berita negara QNA melaporkan, Qatar mengecam pernyataan kontroversial tersebut. Qatar mengharapkan permintaan maaf India kepada publik.

"Negara Qatar meminta pemerintah India secara terbuka meminta maaf kepada semua Muslim di seluruh dunia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Majed Mohammed Al Ansari.

Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Lolwah al-Khater mengatakan, wacana Islamofobia telah mencapai tingkat berbahaya di India, yang dikenal sebagai negara dengan keragaman dan koeksistensinya. "Ujaran kebencian terhadap Muslim di India perlu dilawan secara resmi," kata al-Khater.

Kuwait juga memanggil duta besar India dan telah menyerahkan duta besar sebuah nota protes. Reuters melaporkan, Kuwait menolak dan mengecam pejabat BJP yang menghina Nabi Muhammad.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengecam pernyataan juru bicara BJP. “Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam menyatakan kecaman keras atas penghinaan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat partai yang berkuasa di India terhadap Nabi Muhammad,” kata pernyataan OKI.

 

 

 

 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA