Wednesday, 7 Zulhijjah 1443 / 06 July 2022

Soal Pelonggaran Masker, Ini Saran Kemenkes

Rabu 18 May 2022 20:46 WIB

Red: Qommarria Rostanti

Kebijakan pemerintah dalam melonggarkan aturan bermasker perlu disikapi dengan kewaspadaan individu dan kepatuhan protokol kesehatan. (ilustrasi)

Kebijakan pemerintah dalam melonggarkan aturan bermasker perlu disikapi dengan kewaspadaan individu dan kepatuhan protokol kesehatan. (ilustrasi)

Foto: republika.co.id
Pelonggaran masker harus dipahami dengan disiplin jaga kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengatakan kebijakan pemerintah dalam melonggarkan aturan bermasker perlu disikapi dengan kewaspadaan individu dan kepatuhan protokol kesehatan.

"Jadi pelonggaran masker ini harus dipahami dengan disiplin jaga kesehatan, salah satunya dengan protokol kesehatan," kata Syahril di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Baca Juga

Syahril mengatakan pandemi Covid-19 mengajarkan masyarakat untuk punya kesadaran tinggi mencegah penyebaran virus dengan bermasker, menjaga jarak dan mencuci tangan, sebab SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 bisa menular melalui udara. Pun dengan hepatitis akut yang diduga memiliki kemampuan menular melalui udara dan saluran cerna.

"Walaupun sudah diumumkan Presiden, tetap ada kewajiban yang harus dipahami dan diwaspadai," ujarnya.

Syahril yang juga menjabat sebagai Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Jakarta itu mengatakan virus mampu menular ke manusia dalam jarak 1-2 meter melalui droplet. "Kalau kita bertemu di suatu tempat dan jarak antarorang yang jauh, boleh lepas masker karena pelonggaran ini. Tapi kalau ruang tertutup tetap wajib pakai masker," katanya.

Syahril memastikan keputusan pemerintah melonggarkan penggunaan masker sudah melalui kajian luar biasa. "Tapi tetap harus waspada," katanya.

Syahril mengatakan, parameter endemi ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) berdasarkan keterisian rumah sakit maupun positivity rate. "Transisi ke endemi ini WHO yang menetapkan dan yang menetapkan pandemi itu WHO, bukan negara," ujarnya.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA