Sambangi KPK, Bupati Sumedang Curhat Soal Pemanfaatan Lahan

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Agus Yulianto

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berjalan meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai pertemuan di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Kedatangan Dony Ahmad Munir tersebut berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan supervisi (Korsup) pencegahan korupsi.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berjalan meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai pertemuan di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Kedatangan Dony Ahmad Munir tersebut berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan supervisi (Korsup) pencegahan korupsi. | Foto: ANTARA/Reno Esnir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedangatangan Dony Ahmad dilakukan guna berkonsultasi terkait pemanfaatan lahan terkait pengembahan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Buahdua.

"Pengembangan wilayah industri tersebut rencananya di atas tanah Eks HGU yang telah selesai dan belum diperpanjang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding dalam keterangan, Selasa (17/5).

Bupati Dony melakukan audensi dengan Plh. Deputi Koordinasi Supervisi KPK, Bahtiar Ujang Purnama bersama dengan Satgas Korsupgah pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2. Audiensi dilakukan guna membahas pengembangan lahan di atas lahan dengan luas kurang lebih 912 hektare.

Ipi menjelaskan, tanah tersebut saat ini dalam kondisi tidak terawat. Pemda Kabupaten Sumedang rencananya akan memohon alas Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Menteri ATR/BPN dan kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki hak prioritas sebagai pemilik konsesi sebelumnya.

KPK memberikan masukan kepada Pemda Sumedang dengan harapan dapat mengelola dan memanfaatkan asetnya secara maksimal. Ipi mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan asli daerah.

KPK juga mengingatkan agar proses untuk mewujudkan KPI Buahdua baik terkait kerja sama, permohonan perizinan, dan lainnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

Ipi mengatakan, manajemen aset daerah merupakan satu dari delapan fokus area pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang KPK lakukan di 542 pemda baik provinsi, kabupaten maupun kota.

"KPK mendorong perbaikan tata kelola, penyelamatan dan pemanfaatan aset daerah sebagai kekayaan negara/daerah untuk menghindari terjadinya potensi kerugian negara/daerah karena aset yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah," katanya.

Terkait


KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Idul Fitri

 KPK Lelang Barang Rampasan Korupsi Kasus Pengurusan Perkara di MA

KPK akan Usut Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Korupsi Wali Kota Ambon

Andi Arief Bantah Ada Hubungan OTT dengan Musda Demokrat

KPK Bakal Terapkan Pasal TPPU ke Bupati Penajam Paser Utara

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image