Senin 16 May 2022 06:01 WIB

Pertemuan Ketum Golkar, PAN, dan PPP Dorong Rekonsiliasi Politik

Direktur LSI melihat Airlangga cocok berpasangan dengan kalangan militer.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di rumah dinasnya kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Ahad (15/5/2022).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di rumah dinasnya kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Ahad (15/5/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai merupakan sosok calon presiden (capres) 2024 yang tepat dalam mendorong rekonsiliasi politik. Inisiasi pertemuan antara tiga ketua umum partai politik (ketum parpol), yaitu Golkar, PAN, dan PPP pada pekan lalu, menunjukkan ikhtiar koalisi yang positif dalam mencegah polarisasi.

Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia (LSI) Albertus Dino mengatakan, pertemuan tiga ketum parpol itu juga untuk memperkuat demokrasi dan transparansi politik di Indonesia. Menurut dia, pertemuan itu jangan hanya dilihat sebagai upaya koalisi menuju Pilpres 2024, melainkan bermakna lebih luas, yaitu untuk menjaga demokrasi di negeri ini.

Menurut dia, jika merujuk Pemilu 2014 dan 2019, hasil survei menunjukkan masyarakat menolak pembelahan sosial politik kembali terjadi. "Kita lihat ada berita bohong, isu SARA untuk menyerang lawan politik, masyarakat sudah jenuh dan butuh harapan, serta juga sosok baru," ujarnya dalam diskusi bertema 'Menuju Pilpres 2024, Mencari Pasangan untuk Airlangga Hartarto' yang digelar platform media sosial '@Golkar2024' di Jakarta dalam siaran pers, Senin (16/5/2022).

Dia menyatakan, pertemuan tiga ketum parpol  menunjukkan adanya upaya jalan kolaborasi politik antara kelompok nasionalis dan kelompok religius. "Menurut saya, Airlangga Hartarto memainkan peran yang tepat. Saran dari saya, pasangan cocok bagi Airlangga adalah kalangan militer, kombinasi yang baik dalam membangun politik kebangsaan dan sosial ekonomi," ujarnya.

Albertus menilai, model politik polarisasi tidak mendidik dan produktif dalam membangun politik kebangsaan dan kewargaan. Menurut Albertus, masyarakat menjadi terpecah dan terpolarisasi dikarenakan adanya dorongan untuk menentukan pilihan politik berdasarkan identitas, seperti agama, budaya, dan suku bangsa.

Dtambah lagi, sambung dia, dengan adanya kecenderungan lemahnya kemampuan literasi di masyarakat pada era digital. Albertus menyampaikan, kemunculan Airlangga sebagai ketum DPP Golkar maupun menko perekonomian, membawa fenomena baru di era politik kontemporer.

Bukan hanya mewakili semangat politik yang lebih segar, dialogis, demokratis dan terbuka, namun juga mewakili kapasitas kepemimpinan di bidang sosial ekonomi yang sangat penting di mata publik hari ini, khususnya para anak muda. "Masyarakat khususnya para anak muda yang merupakan pemilih terbesar saat ini mereka lebih open minded," ucap Albertus.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement