REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu meminta, para menteri di Kabinet Indonesia Maju mengikuti instruksi dari Presiden Joko Widodo. Termasuk, para menteri yang diisukan akan maju sebagai calon presiden pada 2024.
"Menteri-menteri wajib memprioritaskan agenda pemerintahan Presiden Jokowi dan bukan menarsiskan diri menjalankan agenda politik pribadi ingin menjadi calon presiden," ujar Masinton saat dihubungi, Rabu (11/5).
Para menteri harus dapat menjalankan mandat langsung dari Jokowi di sisa masa pemerintahannya. Tak hanya Pemilu 2024, Kabinet Indonesia Maju juga memiliki tugas untuk penanggulangan pandemi dan mengantisipasi gejolak ekonomi.
"Serta mampu memahami kondisi sulit masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19. Kondisi sulit ini, seperti ilalang kering yang mudah terbakar. Menteri-menteri jangan memantik api ke ilalang kering," ujar Masinton.
Dia juga mengingatkan para menteri untuk bertugas sesuai dengan bidangnya. Termasuk para menteri yang bukan bidangnya, tetapi justru kerap membicarakan pemilihan umum (Pemilu) 2024. "Menteri-menteri sebagai pembantu presiden harus mendisiplinkan diri untuk berfokus pada bidang tugasnya masing-masing. Jangan lompat pagar mengurusi segala hal yang bukan bidang tugasnya," ujar anggota Komisi XI DPR itu.
Diketahui, saat ini, ada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kerap masuk sebagai nama potensial di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 oleh lembaga survei. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Nama lainnya, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.
Adapun sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya agar tetap fokus melakukan penanganan pandemi Covid-19 dan juga gejolak ekonomi global yang hingga kini masih belum berakhir. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5).
Sementara terkait gejolak ekonomi global, Jokowi mengingatkan, jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaannya. Hingga saat ini, kata dia, perang di Ukraina masih belum berakhir dan menunjukan tanda-tanda yang akan berkepanjangan. Hal ini pun memperparah ketidakpastian global.
Ketidakpastian global ini terjadi baik karena perang maupun kebijakan moneter Amerika yang lebih agresif dalam meredam inflasi sehingga akan menyebabkan resesi di banyak negara.
“Oleh sebab itu, pengelolaan ekonomi makronya harus betul-betul diikuti secara detail dan mikronya juga semua kementerian terkait dengan ini betul-betul juga mengikuti terus dan yang utamanya yang berkaitan dengan pangan dan energi,” ucap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
