Tuesday, 11 Muharram 1444 / 09 August 2022

Hong Kong Gelar Pemilihan Kepala Eksekutif dengan Calon Tunggal

Ahad 08 May 2022 17:04 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/AP/ Red: Muhammad Fakhruddin

Hong Kong Gelar Pemilihan Kepala Eksekutif dengan Calon Tunggal (ilustrasi).

Hong Kong Gelar Pemilihan Kepala Eksekutif dengan Calon Tunggal (ilustrasi).

Foto: AP Photo/Kin Cheung
Badan legislatif juga dirombak untuk menghilangkan suara-suara oposisi.

REPUBLIKA.CO.ID,HONG KONG -- Komite pemilihan Hong Kong pada Ahad (8/5), memberikan suara untuk dengan calon tunggal John Lee. Komite tersebut terdiri dari hampir 1.500 anggota yang sebagian besar pro-Beijing.

Para anggota komite memberikan suara dalam pemungutan suara rahasia yang akan berlangsung 2,5 jam.  Lee membutuhkan lebih dari 750 suara untuk memenangkan pemilihan. Hingga pukul 11.00 waktu setempat, lebih dari 96 persen anggota Panitia Pemilihan telah memberikan suaranya.

Baca Juga

Sebagai satu-satunya kandidat, Lee diperkirakan akan menang dengan mudah. Terutama karena dia mendapat dukungan Beijing, dan bulan lalu memperoleh 786 nominasi dari anggota Komite Pemilihan untuk mendukung pencalonannya.

Pemilihan pada Ahad, mengikuti perubahan besar pada undang-undang pemilihan Hong Kong tahun lalu, untuk memastikan bahwa hanya "patriot" yang setia kepada Beijing yang dapat memegang jabatan. Badan legislatif juga dirombak untuk menghilangkan suara-suara oposisi.

Pada Ahad pagi, tiga anggota Liga Sosial Demokrat yang merupakan sebuah kelompok aktivis lokal, menggelar aksi dengan berbaris menuju tempat pemilihan sambil menampilkan spanduk menuntut hak pilih universal yang akan memungkinkan warga Hong Kong untuk memilih legislatif dan eksekutif.

“Hak asasi manusia atas kekuasaan, rakyat lebih besar dari negara.  “Satu orang, satu suara untuk kepala eksekutif.  Segera terapkan hak pilih universal ganda," ujar tulisan yang ada di spanduk.

Seorang pengunjuk rasa membagikan brosur sebelum polisi tiba dan mengepung para pengunjuk rasa. Polisi juga menggeledah barang-barang pengunjuk rasa dan mencatat data pribadi mereka, meskipun tidak ada penangkapan.

Kubu pro-demokrasi di Hong Kong telah lama menuntut hak pilih universal. Hal inu juga merupakan tuntutan utama dalam protes Revolusi Payung 2014 dan demonstrasi anti-pemerintah 2019.

Lee yang akan menjadi pemimpin masa depan Hong Kong, dapat memicu kekhawatiran. Karena Beijing dapat semakin mempererat cengkeramannya di Hong Kong. 

Lee menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai pegawai negeri di kepolisian dan biro keamanan. Dia merupakan pendukung undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan di Hong Kong pada 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk membasmi perbedaan pendapat. Sebagai sekretaris keamanan, Lee mengawasi polisi yang menghadapi pengunjuk rasa dengan gas air mata dan peluru karet.

Dalam kampanye pemilihannya, Lee berjanji untuk memberlakukan undang-undang lokal untuk melindungi dari ancaman keamanan. Lee juga berjanji untuk meningkatkan pasokan perumahan di pasar real estat paling mahal di dunia. Lee mengatakan, dia akan meningkatkan daya saing dan menetapkan dasar yang kuat untuk pembangunan Hong Kong. Jika terpilih, Lee akan menggantikan pemimpin saat ini, Carrie Lam pada 1 Juli.

Lebih dari 150 orang telah ditangkap di bawah undang-undang keamanan, yang melarang pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi dengan pasukan asing untuk campur tangan dalam urusan kota.  Hampir semua aktivis pro-demokrasi terkemuka telah dipenjara. Sementara yang lainnya melarikan diri ke luar negeri atau menerima intimidasi untuk tidak bersuara. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA