Senin 25 Apr 2022 12:41 WIB

Uni Eropa Belum Capai Kesepakatan Soal Larangan Impor Energi Rusia

Sebagian besar negara Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Bendera Uni Eropa.
Foto: EPA/Patrick Seeger
Bendera Uni Eropa.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borell, mengatakan, tidak ada dukungan yang cukup dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk melakukan embargo penuh atau tarif hukuman atas impor minyak dan gas Rusia. Sebagian besar negara Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia karena invasinya ke Ukraina. 

"Saat ini, Uni Eropa tidak memiliki posisi yang seragam mengenai pertanyaan ini," kata Borrell seperti dikutip oleh surat kabar Jerman Die Welt pada Senin (25/4/2022).

Baca Juga

Ekspor minyak adalah sumber utama mata uang asing bagi Rusia. Sebagian besar negara Uni Eropa telah menyerukan diakhirinya pembayaran minyak, karena secara tidak langsung mereka berkontrubusi membiayai perang di Ukraina. 

Beberapa negara Uni Eropa mendorong paket sanksi keenam terhadap Rusia. Sementara Brussel sedang mempersiapkan penilaian dampak penuh dari larangan minyak sebagai bagian dari kemungkinan sanksi lebih lanjut.

Borrell mengatakan, larangan impor energi dari Rusia akan dibahas pada KTT Uni Eropa berikutnya yang dijadwalkan pada akhir bulan depan. Borrell tidak mengharapkan keputusan apa pun tentang masalah itu sebelum KTT Uni Eropa. Komisi Uni Eropa pekan ini kemungkinan akan membuat proposal untuk paket sanksi keenam terhadap Rusia.

"Usulan final embargo migas belum ada di meja," ujar Borrell.

Borrell mengatakan, semua negara Uni Eropa sedang berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas Rusia. Borrell meyakini Uni Eropa pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan impor energi dari Rusia.

"Pada titik tertentu itu akan terjadi dan kemudian pendapatan Rusia dari bisnis minyak dan gas hilang," kata Borrell.

Rusia adalah pemasok minyak terbesar Eropa. Rusia menyediakan lebih dari seperempat impor minyak Uni Eropa pada 2020.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement