REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Kabinet Arab Saudi, yang diketuai oleh Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman, membahas sejumlah perkembangan terakhir di kawasan dan dunia. Salah satu yang menjadi perhatian penting adalah dampak berkelanjutan dari penyerbuan oleh polisi Israel ke Masjid Al Aqsa.
Dalam rapat tersebut, ia menyesalkan serangan berulang yang terjadi di wilayah Palestina. Raja Salman lantas menyerukan masyarakat internasional memainkan perannya dalam meminta pasukan pendudukan bertanggung jawab penuh atas kejahatan dan pelanggaran ini.
Ia juga menekankan konsekuensi negatif yang bisa ditimbulkan oleh serangan ini pada peluang menghidupkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah. Dilansir di Saudi Gazette, Rabu (20/4/2022), pada awal pertemuan, Kabinet diberi pengarahan tentang pembicaraan yang terjadi antara Kerajaan dan beberapa negara selama beberapa hari terakhir.
Hal ini berfokus pada hubungan bilateral dan cara memperkuatnya, serta masalah regional dan internasional. Dalam sebuah pernyataan, Penjabat Menteri Media Majid Bin Abdullah Al-Qasabi mengatakan Kabinet membahas perkembangan situasi di Ukraina, menekankan dukungan Kerajaan untuk upaya yang akan mengarah pada solusi politik krisis dan mencapai keamanan dan stabilitas.
Dia menyatakan Kerajaan akan terus mendukung orang-orang yang terkena dampak dan membutuhkan di seluruh dunia, untuk meringankan penderitaan mereka. Tak hanya itu, ia mengumumkan Kerajaan akan memberikan bantuan medis dan tempat tinggal yang mendesak senilai 10 juta dolar AS untuk pengungsi dari Ukraina ke negara-negara tetangga, berkoordinasi dengan PBB.
Kabinet menegaskan kembali hak Arab Saudi dan Kuwait untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah terendam yang terbagi, serta kerja sama untuk terus mengembangkan dan mengeksploitasi ladang Al-Durra yang terletak di wilayah itu, dalam pelaksanaan risalah yang disepakati dan ditandatangani antara kedua negara pada 21 Maret 2022.
Selanjutnya, Kabinet disebut mempertimbangkan peningkatan peringkat kredit Kerajaan dua kali sejak awal tahun ini, dibedakan dari negara-negara G-20, sebagai hasil dari upaya yang dilakukan selama lima tahun terakhir sesuai tujuan Visi 2030, yang secara positif tercermin pada efektivitas kebijakan fiskal dan meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah.
Terakhir, Kabinet juga diberi pengarahan tentang topik-topik dalam agendanya, termasuk beberapa yang dipelajari bersama oleh Dewan Shoura serta keputusan yang diambil oleh Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Dewan Politik dan Keamanan, Komite Umum Kabinet, dan Biro Ahli Kabinet dalam hal ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
