Operasi Yustisi, Ahok: Kami Enggak Persoalkan KTP, Tapi Mereka Tinggal di Mana?

Rep: c63/ Red: Agung Sasongko

 Senin 21 Jul 2014 13:56 WIB

Operasi Yustisi Foto: Antara Operasi Yustisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai lebaran tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menerapkan operasi yustisi pendudukan kepada para pendatang ke DKI Jakarta. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan melaksanakan Operasi Bina Kependudukan.

"Kita sebenarnya hampir tidak ada operasi yustisi lagi. Kita ganti Bina Kependudukan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' usai memimpin apel siaga pengendalian arus mudik di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (21/7).

Ahok mengatakan saat ini Jakarta terbuka kepada para pendatang asalkan mempunyai tujuan dan pekerjaan yang jelas saat akan ke Jakarta. Hal itu untuk mengantisipasi para pendatang yang tidak mempunyai tujuan jelas terlunta-lunta di Jakarta dan beralih menjadi Pengemis atau gelandangan.

"Kami enggak mau persoalkan KTP lagi sekarang, yang kami persoalkan orang-orang itu tinggal dimana," kata Ahok.

Oleh karenanya mengantisipasi pendatang yang tidak mempunyai tujuan, Ahok mengatakan usai lebaran Pemprov DKI akan menggalakkan pembersihan kawasan kumuh di ibukota. Karena menurutnya, lokasi kumuh merupakan incaran para pendatang yang akan mengadu nasib ke Ibukota.

"Kami yakin kalau Jakarta enggak ada kawasan kumuh, tidak mungkin orang-orang dari luar kota mengadu nasib sewa tempat murah. Makanya kami akan terus bersihkan daerah-daerah di kolong kereta api, jalan inspeksi, rel, termasuk kolong tol," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Dikatakan Ahok, operasi yustisi yang dilakukan Pemprov DKI lebih kepada pembersihan kawasan kumuh. Pemprov DKI juga tidak akan sendiri dalam melakukan pembersihan di kawasan kumuh tersebut.

"Nanti per Agustus akan dibersihkan banyak sekali di kolong tol nih. Kodam akan bersihkan. TNI, Kereta Api dan Dirjen Perhubungan Darat juga udah sepakat mau bantu," kata Ahok.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purba Hutapea juga mengatakan saat ini DKI Jakarta bukan merupakan sasaran utama pendatang dari luar daerah. Menurutnya, Jakarta hanya sebagai pintu gerbang para pendatang sebelum melanjutkan ke kawasan industri di perbatasan Jakarta.

"Jadi sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI untuk memindahkan kawasan indsutri ke luar Jakarta," kata Purba.

Ia menyebutkan dari jumlah pendatang ke Jakarta pada tahun lalu yang diketahui berjumlah 31 ribu orang, 20 ribu diantaranya kemudian melanjutkan ke daerah sekitar luar Jakarta. Hal itu membuat Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk lebih rendah dibandingkan kota-kota terdekatnya.

"Makanya pertumbuhan penduduk Jakarta sekarang ini rendah 1,4 persen. Depok dan Bekasi itu udah di atas 3 persen," kata Purba.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Berita Lainnya

Play Podcast X