Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

Le Pen akan Larang Hijab Sementara Macron Diskriminatif, Pilihan Sulit Muslim Prancis

Selasa 12 Apr 2022 04:38 WIB

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Nashih Nashrullah

Poster pemilu untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan kandidat tengah untuk pemilihan kembali, Selasa, 22 Maret 2022 difoto di Vigneux-de-Bretagne, Prancis barat. Putaran pertama pemilihan presiden Prancis berlangsung pada 10 April, dengan pemilihan presiden putaran kedua pada 24 April jika tidak ada kandidat yang langsung menang.

Poster pemilu untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan kandidat tengah untuk pemilihan kembali, Selasa, 22 Maret 2022 difoto di Vigneux-de-Bretagne, Prancis barat. Putaran pertama pemilihan presiden Prancis berlangsung pada 10 April, dengan pemilihan presiden putaran kedua pada 24 April jika tidak ada kandidat yang langsung menang.

Foto: AP/Jeremias Gonzalez
Pemilu Prancis menyisakan Le Pen dan Macron yang dinilai kurang hangat dengan Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS– Putaran kedua pemilihan presiden Prancis pada 24 April akan menjadi duel antara presiden petahana Emmanuel Macron dan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen. Tapi untuk memilih salah satu, menjadi taruhan besar bagi Muslim Prancis.

Le Pen adalah pemimpin bersejarah dari Reli Nasional yang telah mengkampanyekan retorika anti-imigrasi selama bertahun-tahun.

Baca Juga

Dia bahkan mengatakan akan melarang pemakaian jilbab di depan umum jika terpilih, dan denda akan dikenakan pada wanita yang mengenakan jilbab.

Sekilas agak lebih baik dari Le Pen, Emmanuel Macron, telah berjuang untuk meyakinkan minoritas Prancis tentang kesediaannya untuk membela hak-hak mereka.

Tapi sepanjang kekuasaannya, partai Macron telah mengesahkan undang-undang kontroversial menentang "separatisme" yang secara luas dipandang sebagai diskriminatif terhadap Muslim, membubarkan organisasi anti-rasis besar yang memantau Islamofobia.

Hingga menstigmatisasi Muslim yang mempraktikkan penampilan dan pilihan gaya hidup mereka.

Dilansir dari The New Arab, Senin (11/4/2022). Muslim Prancis telah meninggalkan negara mereka dalam jumlah yang semakin besar selama beberapa tahun terakhir, menurut New York Times. Mereka menjauh dari iklim politik ketidakpercayaan dan kambing hitam terhadap komunitas mereka.

Dalam pidatonya pada Ahad malam, Macron memposisikan dirinya sebagai benteng xenofobia dan berusaha meyakinkan minoritas agama Prancis.

"Saya ingin Prancis yang berjuang dengan tegas melawan separatisme Islam tetapi, melalui sekularisme, memungkinkan setiap orang untuk percaya atau tidak percaya, untuk menjalankan agama mereka. Dan bukan Prancis yang mencegah Muslim atau Yahudi memakan apa yang ditentukan agama mereka," kata Macron.

Secara keseluruhan, kampanye presiden tahun ini telah ditandai dengan peningkatan tajam retorika Islamofobia dan xenofobia di antara beberapa kandidat presiden, terutama pakar TV Eric Zemmour.

Zemmour hanya memperoleh tujuh persen suara pada Ahad lalu, yang sebagian besar diperkirakan akan menuju Le Pen di putaran kedua.

Sepanjang kampanye, beberapa pemimpin Muslim di Prancis meminta pengikut mereka untuk mengambil bagian dalam pemilihan presiden yang sedang berlangsung untuk menghentikan kebangkitan sayap kanan.

Dalam sebuah op-ed yang diterbitkan pada 14 Februari di harian Prancis Le Monde, Chems-Eddine Hafiz, pemimpin Masjid Agung di Paris, meminta Muslim Prancis untuk memberikan suara mereka untuk "menghentikan mesin kebencian terhadap Muslim."

Kamel Kabtane, pengawas masjid utama di Lyon, juga meminta para pengikutnya untuk memblokir mereka yang ingin mengusir warga negara Prancis hanya karena mereka Muslim."Muslim Prancis bukan warga negara kelas dua," ucap Kabtane dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Calon Presiden Prancis Marine Le Pen Bersumpah akan Larang Jilbab Jika Terpilih

Duel mendatang mencerminkan pemilihan presiden terakhir lima tahun lalu, di mana Macron mengalahkan Le Pen dengan dua pertiga suara.

Tapi kali ini, para analis memperingatkan persaingan akan jauh lebih ketat, dengan Macron diproyeksikan menang dengan hanya 51 hingga 54 persen suara jika adanya tingkat abstain yang tinggi. 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA