Rabu 30 Mar 2022 18:52 WIB

Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Calo Bus Pariwisata Saat Mudik

Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub tingkatkan pengawasan calo bus pariwisata mudik

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Bilal Ramadhan
Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub meningkatkan pengawasan calo bus pariwisata saat mudik.
Foto: istimewa
Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub meningkatkan pengawasan calo bus pariwisata saat mudik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkatkan pengawasan terhadap calo bus pariwisata. Khususnya yang secara ilegal menawarkan jasa perjalanan mudik menggunakan bus pariwisata.

"Oknum yang menawarkan tiket mudik dengan bus pariwisata ini patut diwaspadai karena belakangan sudah banyak mulai gencar menawarkan jasa untuk mengantarkan mudik," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga

Budi menegaskan penawaran tiket mudik menggunakan bus pariwisata oleh calo adalah hal yang ilegal dan tidak resmi. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menjadi penipuan mengenai tarif yang ditawarkan maupun risiko yang sulit untuk diawasi faktor keselamatannya.

"Sayangnya mereka bukan dari PO resmi dan beroperasi tanpa izin resmi, tidak terdaftar," ujar Budi.

Budi mengkhawatirkan jika kendaraannya sudah lama tidak diuji kir, maka faktor keselamatan jadi taruhannya. Untuk itu, kata Budi, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub akan tingkatkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bus pariwisata gelap sekaligus mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur pada tawaran harga murah tapi tidak terjamin keamanannya.

Untuk mewujudkan angkutan yang berkeselamatan, Budi menegaskan akan meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan angkutan pariwisata ilegal yang tidak berizin. Sementara bagi pengusaha bus pariwisata yang berizin diharapkan untuk melakukan rampcheck terhadap armada yang dimilikinya, terutama menjelang Angkutan Lebaran 2022.

“Saat melakukan rampcheck dimohon agar berkoordinasi dengan BPTD dan dinas perhubungan setempat, terutama karena ada kemungkinan terdapat armada bus pariwisata yang lama tidak dioperasikan selama masa pandemi,” jelas Budi.

Budi meminta masyarakat untuk sama-sama menggunakan sekaligus mendukung operasional transportasi khususnya PO bus yang resmi. Terlebih, kata Budi, selama beberapa tahun terakhir bus pariwisata sering mengalami kecelakaan dan cukup fatal.

Budi menilai faktor keselamatan bus pariwisata dan AKAP menjelang Angkutan Lebaran 2022 perlu ditingkatkan. Terutama pada masa pandemi Covid-19, Budi menegaskan unsur kesehatan baik pengemudi dan kru patut diperhatikan sebelum bertugas.

“Kita semua tentu tidak ingin pada periode Angkutan Lebaran 2022 ini pengawasan menjadi lemah dan justru membahayakan kesehatan calon penumpang. Seharusnya baik peningkatan keselamatan dan protokol kesehatan tetap dijaga meski pandemi kini kian kondusif,” tutur Budi.

Budi juga mengimbau jajarannya untuk menggandeng Polri agar menjalin koordinasi guna menjaring oknum yang berupaya menipu calon pembeli tiket mudik dengan bus pariwisata ilegal.

Dia menilai hal tersebut perlu diantisipasi karena di media sosial sudah mulai banyak agen-agen yang tidak bertanggungjawab menawarkan jasa mudik dengan bus pariwisata yang kondisi bus nya tidak jelas serta trayeknya tidak memiliki izin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement