Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

Anwar Ibrahim: Aplikasi Deteksi Covid-19 Malaysia Ternyata Punya Singapura

Selasa 29 Mar 2022 20:42 WIB

Red: Teguh Firmansyah

 Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim.

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim.

Foto: EPA-EFE/FAZRY ISMAIL
Anwar Ibrahim khawatir pemerintah Malaysia libatkan asing dalam urusan data pribadi.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR  -- Ketua oposisi parlemen Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan kebimbangannya karena aplikasi untuk mendeteksi Covid-19, MySejahtera ternyata dimiliki oleh KPISoft/Entomo yang seratus persen dimiliki oleh entitas Singapura, Entomo Pte Ltd.

"Berdasarkan laporan Komisi Perusahaan Malaysia seratus persen dimiliki Singapura," kata Presiden PKR tersebut dalam pernyataannya kepada media di Kuala Lumpur, Selasa.

Baca Juga

Sebelumnya Menkes Malaysia mengatakan ketika mengambil alih Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) pihaknya memutuskan untuk memastikan pengelolaan aplikasi MySejahtera dibawa ke KKM. Karena Kemenkes menemukan bahwa selama masa pandemi tidak ada kontrak antara KPISoft dan pemerintah.

"Pernyataan itu juga berarti bahwa kontrak negosiasi dengan KPISoft/Entomo ketika ia menjabat pada Agustus 2021, yaitu 16 bulan setelah aplikasi MySejahtera diluncurkan," katanya.

Artinya, ujar Anwar, selama 16 bulan pemerintah bersama KPISoft/Entomo mengatur penggunaan dan data aplikasi MySejahtera tanpa kesepakatan."Sejauh ini, pertanyaan tentang kepemilikan aplikasi MySejahtera dan datanya terus memudar meskipun ada upaya dari menteri untuk menjelaskannya," katanya.

Anwar mengatakan situasi ini mengkhawatirkan ketika pemerintah Malaysia telah melibatkan entitas asing tanpa kontrak untuk tujuan CSR. Termasuk, mengembangkan dan mengelola perangkat lunak yang mengumpulkan data pribadi dan sensitif orang Malaysia.

"Saya juga terkejut bahwa Dewan Keamanan Nasional pada April 2020 telah mengizinkan entitas asing untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi penting untuk keamanan nasional yang tidak hanya memiliki akses ke informasi kesehatan dan pribadi tanpa persetujuan tertulis, tetapi memiliki kepemilikan atas kerahasiaan dan data aplikasi," katanya.

Setelah mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan ini, ujar dia, kabinet sekarang mempertimbangkan untuk memberikan MySJ Sdn. Bhd. kontrak dengan negosiasi langsung untuk aplikasi MySejahtera.

"Menteri Kesehatan gagal menjawab pertanyaan saya tentang tender terbuka dalam hal ini, dan ini berarti ada aspek tersembunyi dari pengetahuan publik tentang MySejahtera," katanya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA