Di Forum Parlemen Perempuan Dunia, Puan Dorong Kesetaraan Gender di Bidang Politik

Proporsi global anggota parlemen perempuan meningkat menjadi 26,1 persen

Ahad , 20 Mar 2022, 17:35 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menyampaikan keterangan bersama Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco (kiri) saat konferensi pers jelang pembukaan IPU Assembly and Related Meetings ke-144 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (19/3/2022). Sidang Ke-144 IPU dengan tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change akan membahas sejumlah isu seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, peran anak muda dalam politik, konflik Rusia-Ukraina, serta pandemi COVID-19.
Foto: Antara/Fikri Yusuf
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menyampaikan keterangan bersama Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco (kiri) saat konferensi pers jelang pembukaan IPU Assembly and Related Meetings ke-144 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (19/3/2022). Sidang Ke-144 IPU dengan tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change akan membahas sejumlah isu seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, peran anak muda dalam politik, konflik Rusia-Ukraina, serta pandemi COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA--Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa secara global keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah. Ia pun mendorong adanya kesetaraan gender di bidang politik.  "Selama beberapa tahun terakhir ini, kita telah menyaksikan bagaimana perempuan berkiprah di dunia politik. 

Pada tahun 2021, dari 73 orang yang terpilih sebagai ketua parlemen di seluruh dunia, 18 orang di antaranya atau 24,7 persennya adalah perempuan," kata Puan dalam pidato sambutannya di Forum Parlemen Perempuan Dunia yang merupakan rangkaian kegiatan Inter-Parliamentary  Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Ahad (20/3).

Baca Juga

Puan menambahkan, sementara itu proporsi global anggota parlemen perempuan telah meningkat menjadi 26,1 persen, naik sebesar 0,6 persen. Kendati demikian rendahnya keterwakilan perempuan menurutnya merupakan defisit demokrasi. "Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia," ucapnya. 

Puan mendorong agar memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik. Menurutnya kesetaraan gender juga terkait akses kepada kekuasaan. 

"Perempuan perlu mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Mereka yang memegang kekuasaan harus memiliki wawasan untuk mengembangkan kesetaraan gender," ungkapnya.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menuturkan, IPU harus berada di garis terdepan dalam mengarusutamakan kesetaraan gender. IPU juga diharapkan di garda terdepan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

"Di dalam negeri, Parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing," tuturnya. 

Puan mengungkapkan, Indonesia selalu berupaya mempromosikan kesetaraan gender di setiap kesempatan. Berbagai capaian telah diraih. Indonesia telah memiliki Presiden perempuan, menteri Koordinator perempuan, menteri-menteri perempuan, anggota parlemen perempuan, gubernur, walikota, dan bupati perempuan. "Saya berdiri disini juga sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama dan termuda di Indonesia," kata Puan diikuti tepuk tangan delegasi yang hadir.