REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR— Pemerintah Malaysia tidak akan melayani semua tuntutan dari pihak mana pun terkait Negara Bagian Sabah termasuk tuntutan dari Sultan Sulu karena negara bagian ini diakui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak 16 September 1963.
"Pemerintah Malaysia memandang serius isu kedaulatan negara, termasuk kedaulatan dan keutuhan Negeri Sabah dalam Malaysia," ujar Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, di-sela-sela pertemuan UMNO di WTC Kuala Lumpur, Jumat (18/3/2022).
Dia mengatakan tuntutan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Sultan Sulu terhadap Pemerintah Malaysia melalui badan arbitrasi internasional adalah tidak sah dan melanggar undang-undang."
Hal ini karena penunjukan arbiter Dr Gonzalo Stampa itu dibatalkan Pengadilan Tinggi Madrid pada 29 Juni 2021 yang mengakibatkan semua keputusan yang dikeluarkan Dr Gonzalo Stampa tidak valid, termasuk final award atau penghargaan final yang dikeluarkan pada 28 Februari 2022," katanya.
Dr Stampa tidak mengindahkan keputusan Pengadilan Tinggi Madrid dengan memindahkan tempat arbitrase ke Paris, Prancis dan telah melanjutkan proses arbitrase sampai dia mengeluarkan final award.
"Untuk memastikan kedaulatan dan kepentingan Malaysia dilindungi, pemerintah telah mengajukan permohonan untuk membatalkan penghargaan final tersebut yang dibuat pada 3 Maret 2022 di pengadilan di Paris, Prancis," katanya.
Ini untuk memastikan bahwa hasil penghargaan final tidak dapat ditegakkan oleh pemohon kapan saja dan di negara mana saja dan agar Malaysia tidak perlu membayar uang kompensasi senilai 14,9 miliar dollar AS (Rp 213,62 triliun) seperti yang diklaim.
"Pemerintah Malaysia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dan meyakinkan. Ditekankan bahwa Pemerintah Malaysia tidak akan mengalah bahkan satu inci pun menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan kedudukan Negara Bagian Sabah di Malaysia akan dipertahankan selamanya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
