REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat memiliki kacamata sendiri untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi. Menurut Wapres, bagi masyarakat keberhasilan reformasi birokrasi hanya dilihat dari dua hal.
"Pertama, pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah cepat, mudah, murah dan tidak berbelit. Kedua, bebas korupsi dan tidak ada pungutan lain di luar retribusi/biaya resmi," kata Wapres dikutip dari siaran pers saat memimpin Rapat membahas perkembangan pelayanan publik di NTT, Senin (14/3).
Wapres mengatakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional saat ini telah memasuki tahun ketiga untuk road map periode 2020-2024. Menurutnya, banyak kemajuan yang dilihat dari pencapaian indeks-indeks reformasi birokrasi.
Namun demikian, Wapres menyayangkan kemajuan reformasi birokrasi ini ternyata belum banyak dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
"Jangan sampai hasil reformasi birokrasi lebih banyak dinikmati oleh internal birokrasi. Dampak dari reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui kualitas seluruh pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat," kata Wapres.
Karena itu, Wapres mendorong peningkatan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, melalui pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP). Sejauh ini, hingga 2021 telah terselenggara 50 MPP di seluruh Indonesia.
Sementara di awal 2022 ini, Kabupaten Tuban dan Kota Tebing Tinggi menambah deretan MPP yang telah diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sehingga total menjadi 52 MPP.
"Saya berharap betul agar pada tahun 2022-2024 jumlah MPP terus bertambah terutama Kabupaten/Kota yang sudah mendandatangani Komitmen dengan KemenPANRB. MPP lainnya yang sudah operasional tetapi belum diresmikan agar segera minta verifikasi/sertifikasi ke KemenPANRB," katanya.
Di NTT sendiri, Wapres mendapat laporan baru dua kabupaten yang telah melaksanakan soft launching MPP, yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada dari total 21 Kabupaten dan satu kota di NTT. Kedua MPP tersebut, kata Wapres, belum masuk dalam hitungan 52 MPP karena belum diresmikan oleh Menteri PANRB.
Wapres mengatakan pembangunan MPP dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah, cepat dan murah untuk mengakses layanan yang terintegrasi dalam satu tempat. Ia juga menegaskan, penyelenggaraan MPP tidak perlu harus membangun gedung baru yang besar dan megah.
"Optimalisasikan gedung yang ada dan sesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah," pintanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
