REPUBLIKA.CO.ID,MADIUN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2023 dengan fokus pada program penguatan daya saing daerah yang tujuannya memberdayakan masyarakat setempat.
"Dalam Musrenbang RKPD 2023 Kabupaten Madiun, terdapat lima target program prioritas yang bertujuan untuk penguatan daya saing daerah," ujar Bupati Madiun Ahmad Dawami saat membuka Musrenbang RKPD 2023 Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha Madiun, Kamis (10/3/2022).
Adapun lima program prioritas itu, pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis, seperti di kawasan pusat pemerintahan di Caruban maupun proyek Selingkar Wilis. Kedua, pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.
"Pemberdayaan masyarakat menjadi solusi mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, selain investasi," kata Bupati Ahmad Dawami.
Prioritas ketiga adalah kesiapsiagaan kebencanaan, sehingga dibutuhkan mitigasi menyeluruh. Prioritas keempat adalah penguatan kelembagaan, karena pengembangan produk pertanian maupun perikanan terkait erat dengan pengembangan penguatan kelembagaan sehingga pemda akan melakukan intervensi.
"Dan kelima adalah pengembangan pasar. Di tahun 2023 Pemkab Madiun akan memaksimalkan pengembangan pasar untuk mengakomodir produk UMKM, selain dengan ekonomi digital," kata dia.
Selain itu, ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan baik nasional maupun daerah yaitu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan angka kekerdilan anak atau stunting. Untuk Stunting, Presiden menargetkan secara nasional di tahun 2024 prevelensinya sebesar 14 persen. Saat ini posisi stunting di Kabupaten Madiun sebesar 15,98 persen.
"Di tahun 2023, kita harapkan sudah sesuai target nasional. Saya berpesan, apa yang kita rencanakan ini tidak hanya wacana namun betul-betul perencanaan yang menjadi solusi untuk menjawab kesulitan masyarakat. Bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," tambahnya.
Agenda tahunan tersebut juga dihadiri Asisten III Sekda Provinsi Jatim, Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujiono, Ketua TP PKK Penta Lianawati Ahmad Dawami, Kepala Bappeda kabupaten Madiun Kurnia Aminullah, para pimpinan OPD dan camat mengikuti secara virtual.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
