Friday, 2 Zulhijjah 1443 / 01 July 2022

Kembangkan Ekonomi Syariah, Wapres Dorong BSI Jadi BUMN

Jumat 25 Feb 2022 14:23 WIB

Red: Christiyaningsih

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kediaman Resmi Wapres di Jakarta Pusat, Kamis (24/02/2022). Setelah menggabungkan 3 (tiga) bank Himbara, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) setahun yang lalu, kini pemerintah berencana untuk semakin menumbuhkan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kediaman Resmi Wapres di Jakarta Pusat, Kamis (24/02/2022). Setelah menggabungkan 3 (tiga) bank Himbara, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) setahun yang lalu, kini pemerintah berencana untuk semakin menumbuhkan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna.

Foto: Setwapres
Wapres menyebut pemerintah berencana untuk semakin mendorong pertumbuhan BSI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah merealisasikan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air dengan melakukan penyertaan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna di PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah berencana untuk semakin mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna. Wapres meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga

“Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat penyertaan modal negara di kediaman resmi Wapres, dikutip melalui keterangan pers, Jumat (25/2/2022).

Seperti diketahui, BSI sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air saat ini berstatus anak usaha dari tiga bank BUMN, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini. “Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi pada tahun ini,” ujar Erick.

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya. “Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan,” katanya.

Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas industri halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.

Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi pemegang saham pengendali (PSP) BSI. Ini mengingat tiga bank PSP tersebut merupakan perusahaan publik. “Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat,” kata Wapres.

Seperti diketahui, BSI yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan ticker code BRIS lahir pada 1 Februari 2021 atas inisiasi Kementerian BUMN. BSI merupakan penggabungan dari anak usaha tiga bank syariah milik Himbara, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Mengutip laporan keuangan perseroan, per Desember 2021, Bank Mandiri menggenggam 50,83% saham BSI. Kemudian BNI sekitar 24,85%, dan BRI sekitar 17,25%. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5%, termasuk publik 7,08%.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA