REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa mempertanyakan apakah Ukraina memiliki hak kedaulatan. Sebab menurutnya pemerintah di Kiev tidak mewakili bagian-bagian konstituen negara tersebut. Demikian Kantor Berita Interfax melaporkan.
"Jika berbicara tentang prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, salah satu dokumen pentingnya ... adalah Deklarasi Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan di kalangan Rakyat," katanya.
Lavrov menuding Ukraina keluar dari jalur tersebut sejak 2014, ketika presiden yang didukung Rusia digulingkan di Kiev dan digantikan oleh seorang pemimpin pro-Negara Barat.Hal itu memicu Rusia untuk mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina dan mendukung kelompok separatis di sejumlah wilayah timur.
"Saya rasa tidak ada siapa pun yang dapat mengklaim bahwa rezim Ukraina, semenjak kudeta 2014, mewakili seluruh orang yang tinggal di wilayah Ukraina," kata Lavrov.
Invasi dimulai
Sementara itu Invasi Rusia ke Ukraina telah dimulai. Menteri senior Inggris menyatakan, London akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.
Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pengerahan pasukan ke dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur setelah mengakui keduanya merdeka pada Senin. Pengakuan itu mempercepat krisis yang dikhawatirkan Negara Barat bakal memicu perang besar.
Wartawan Reuters melihat tank dan perangkat keras militer lainnya bergerak melintasi Kota Donetsk yang dikuasai oleh separatis setelah Putin secara resmi mengakui wilayah yang memisahkan diri tersebut dan memerintahkan pengerahan pasukan Rusia untuk menjaga perdamaian.
"Anda dapat menyimpulkan bahwa invasi terhadap Ukraina telah dimulai," kata Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid kepada Sky News."Orang Rusia, Presiden Putin, telah memutuskan untuk menyerang kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial mereka. Kami akan jatuhkan sanksi seperti yang kami sampaikan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
