Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

Taliban Tepis Kritik AS Soal Pemerintahan tak Inklusif

Selasa 22 Feb 2022 15:52 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani

Taliban menepis kritik yang dilayangkan Amerika Serikat (AS) perihal pemerintahannya di Afghanistan yang dianggap tidak inklusif

Taliban menepis kritik yang dilayangkan Amerika Serikat (AS) perihal pemerintahannya di Afghanistan yang dianggap tidak inklusif

Foto: english.alarabiya.net
AS menyoroti jajaran pemerintahan Taliban yang hanya didominasi satu etnis

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Taliban menepis kritik yang dilayangkan Amerika Serikat (AS) perihal pemerintahannya di Afghanistan. Washington menyoroti jajaran pemerintahan Taliban yang hanya didominasi satu etnis alias tak inklusif.

“Ini tidak valid dan kami menolaknya,” kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid saat diwawancara Voice of America (VoA) perihal kritik yang dilayangkan AS, Senin (21/2/2022).

Baca Juga

Dia menyangkal tudingan pemerintahan Taliban di Afghanistan tak inklusif. “Dalam pemerintahan kami, semua persyaratan dalam kerangka masyarakat dan nilai-nilai kami telah dipertimbangkan,” ujar Mujahid.

Pada Sabtu (19/2/2022) lalu, Utusan Khusus AS untuk Afghanistan Tom West mengungkap bahwa pertemuannya dengan perwakilan Taliban untuk membahas hak-hak perempuan Afghanistan berlangsung produktif. Namun West mengkritik tentang masih kakunya struktur pemerintahan Taliban.

"Tidak ada satu pun wanita dalam posisi kepemimpinan dalam pemerintahan ini. Sangat didominasi oleh satu etnis. Saya pikir ada kelangkaan profesional di tingkat paling senior pemerintahan ini yang sangat terdidik," kata West saat berbicara di konferensi keamanan Munchen.

West menekankan, Washington tidak sendirian dalam mendesak Taliban untuk memenuhi harapan internasional, terutama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan pembentukan pemerintahan inklusif. Menurut West, negara-negara tetangga Afghanistan, termasuk Cina, Iran, dan Rusia, mendukung seruan tersebut.

Para anggota Taliban beretnis Pashtun, yakni kelompok mayoritas di Afghanistan. Kabinet pemerintahan sementara Taliban sebagian besar terdiri dari para pemimpin senior kelompok itu. Mereka yang berada di bawah sanksi AS dan PBB terkait terorisme pun diberi jabatan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA