REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) berencana akan menambah 69 unit kapal berbasis energi hijau hingga 10 tahun kedepan.
Direktur Utama PIS Erry Widiastono menjelaskan untuk bisa merealisasikan target ini perusahaan membutuhkan paling tidak 1,6 miliar dolar AS untuk pengadaan. Pengadaan kapal ini juga akan ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari merakit dari nol maupun akuisisi.
"Dengan tambahan itu, maka jumlah armada kapal perseroan akan menjadi 164 unit dari total yang ada saat ini 95 unit," ujar Erry, Jumat (18/2/2022).
Erry juga menjelaskan perusahaan mempunyai program yang disebut “green shipping”, program ini berfokus pada aspek pembangunan dan pengelolaan kapal dengan berbasis energi hijau. Harapannya, dengan prinsip ini PIS bisa menjadi perusahaan logistik laut terpadu (integrated marine logistics) yang lebih hijau.
"PIS sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam perbaikan lingkungan, dan juga sejalan dengan ekspansi bisnis, turut mendukung penerapan ESG dalam operasional dan bisnis. Di antaranya adalah dengan menghadirkan teknologi kapal ramah lingkungan,” ujar Erry.
Erry memaparkan, program teknologi kapal ramah lingkungan bertujuan untuk mengurangi gas buang kapal. Kapal yang dimiliki PIS menggunakan bahan bakar low sulfur dan dilengkapi dengan menginstalasi peralatan yang bisa membantu menurunkan serta menghalangi gas buang kapal tersebut.
“Teknologi ini sudah diterapkan di dua kapal carrier milik PIS, yakni Pertamina Pride dan Pertamina Prime. Pembangunan kapal-kapal baru milik PIS juga akan menerapkan teknologi kapal-kapal yang eco friendly,” sambung Erry.
Selain pemanfaatan teknologi, PIS juga menerapkan energi efisiensi dengan mengurangi waktu berlabuh kapal untuk meminimalisasi emisi. Komitmen menurunkan emisi gas buang dijalankan dengan menghitung Energy Efficiency Existing Index (EEXI), yang saat ini sudah dilakukan kajian terhadap 57 persen kapal milik PIS atau sebanyak 54 kapal dari 95 kapal milik PIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
