REPUBLIKA.CO.ID, UDUPI -- Perselisihan tentang larangan hijab di negara bagian Karnataka di India semakin intensif. Di tengah kondisi demikian, Pemerintah Negara Bagian Karnataka secara diam-diam mulai mengumpulkan data siswa dari komunitas minoritas baik dari lembaga pendidikan swasta maupun pemerintah, terutama yang terdaftar di kelas 1 hingga 10.
Menurut data yang diakses dari Departemen Pengarahan Publik pada Kamis (17/2), ada 17.39.742 siswa Muslim di berbagai sekolah yang dikelola pemerintah di seluruh negara bagian Karnataka. Data lebih lanjut mengungkapkan bahwa Bengaluru Selatan melaporkan jumlah siswa minoritas tertinggi, yakni 1.55.104, diikuti oleh Kalaburagi dengan 1.31.802 dan Bengaluru Utara dengan 1.22.993 siswa. Distrik Chamarajanagar melaporkan jumlah siswa Muslim terendah, yakni 9.603.
Sementara itu, beberapa perguruan tinggi swasta di Bengaluru juga mengatakan kepada Deccan Herald bahwa mereka juga diminta untuk menyerahkan data jumlah mahasiswa Muslim yang terdaftar di perguruan tinggi mereka.
"Kami berasumsi bahwa pengamatan tersebut dapat mengkategorikan perguruan tinggi sebagai zona sensitif mengingat pertikaian jilbab yang sedang berlangsung dan mengerahkan personel keamanan tambahan," kata kepala sekolah pra-universitas di Bengaluru Selatan kepada Deccan Herald, dilansir Jumat (18/2).
Namun, ketika ditanya alasan di balik pendataan mahasiswa tersebut, para pejabat membenarkan langkah tersebut dengan merujuk pada sidang legislatif dan sidang pengadilan tinggi yang sedang berlangsung."Perwakilan terpilih dapat meminta data di lapangan di DPR dan juga pengadilan tinggi sebagai bagian dari persidangan yang sedang berlangsung," kata seorang pejabat dari departemen pendidikan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah B C Nagesh mengklarifikasi masalah pendataan ini. Menurut dia, data tengah dikumpulkan untuk melawan laporan media harian dengan angka yang menyesatkan. Setiap hari, baik media elektronik maupun cetak melaporkan masalah ini dengan angka yang berbeda-beda tentang jumlah siswa yang dipulangkan karena melanggar perintah sementara pengadilan tinggi.
"Tujuan kami adalah untuk melihat apakah siswa benar-benar terganggu oleh masalah ini atau fokus pada studi. Kami hanya ingin tahu berapa banyak siswa yang benar-benar menghadiri kelas tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekitar," kata Nagesh.
Data dari departemen pendidikan menunjukkan bahwa pada Kamis (17/2), total 162 siswi dipulangkan karena menentang perintah sementara Pengadilan Tinggi di negara bagian di 14 sekolah."Di Bidar saja, sebanyak 114 siswi dari tujuh sekolah dipulangkan karena menentang arahan HC dan menolak melepas jilbab di dalam kelas. Demikian pula, 20 siswi dari tiga sekolah di Shivamogga, 18 perempuan di dua sekolah di Chitradurga, dan delapan siswi di sebuah sekolah di Chikkamagaluru dan dua di Chikkaballapur dipulangkan," kata seorang pejabat di depertemen pendidikan di India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
