Sunday, 16 Muharram 1444 / 14 August 2022

Tito Harap Siapa Pun Presiden Terpilih pada 2024 Dukung IKN

Rabu 16 Feb 2022 19:21 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengharapkan presiden terpilih pada 2024 mendukung ibu kota negara (IKN).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengharapkan presiden terpilih pada 2024 mendukung ibu kota negara (IKN).

Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Tito menegaskan, pemindahan IKN telah memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap semua pihak mendukung proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), termasuk siapa pun presiden yang terpilih pada Pemilu 2024. Tito menjelaskan, ini karena proses pemindahan IKN telah memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas.

"Itu sudah ada undang-undangnya, kemudian dasar hukumnya, PP-nya (Peraturan Pemerintah) sebentar lagi. Kalau nanti pas 2024 kita harapkan siapa pun presidennya, atau siapa pun pemimpinnya, (dia) pendukung IKN," ujar Tito dikutip dari siaran persnya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2/2022).

Baca Juga

Karena itu, Tito mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus disikapi dengan optimis. Pasalnya, pemindahan IKN telah memiliki payung hukum yang jelas, dan memiliki landasan yang kuat.

"Harus optimis, the show must go on," kata Tito.

Ia juga menjelaskan, sistem pemerintahan IKN Nusantara nantinya setara provinsi dengan kekhususan. Tito mengatakan, sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 khususnya Pasal 18B UUD 1945 mengenal adanya pemerintah daerah bersifat khusus.

Beberapa daerah juga diatur dengan kekhususan antara lain Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Nah itu kekhususan di sana, sehingga di sini (IKN) pun diatur kekhususan," kata Tito.

Rencananya, pemerintah akan membuat regulasi yang mengatur kekhususan yang dimiliki IKN baru. Saat ini regulasi tengah dalam proses penyusunan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

"Nah untuk itulah ada amanat untuk membuat PP mengenai tata cara pemerintahan di sini, dan kami mentarget satu bulan selesai," katanya.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA