Friday, 21 Muharram 1444 / 19 August 2022

Asita Jateng Sarankan Pemerintah Subsidi Biaya Karantina

Selasa 15 Feb 2022 23:45 WIB

Rep: ANTARA/ Red: Fuji Pratiwi

Pekerja membersihkan kamar di salah satu hotel. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Jawa Tengah menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi biaya karantina bagi wisatawan dan para pegiat sektor pariwisata.

Pekerja membersihkan kamar di salah satu hotel. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Jawa Tengah menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi biaya karantina bagi wisatawan dan para pegiat sektor pariwisata.

Foto: ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Yang bisa dibantu itu biaya tes kesehatan dan karantina.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Jawa Tengah menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi biaya karantina bagi wisatawan dan para pegiat sektor pariwisata terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 varian Omicron.

"Yang bisa dibantu itu biaya tes kesehatan dan karantina. Adapun tujuannya agar pariwisata di dalam negeri bisa bergerak dengan baik," kata Ketua DPD Asita Jateng Joko Suratno di Semarang, Selasa (15/2/2022).

Baca Juga

Ia menyebut sektor pariwisata di dalam negeri, termasuk di Jateng, saat ini belum pulih 100 persen. Namun, sudah kembali dihantam dengan varian Omicron sehingga penerapan peraturan perjalanan wisata kembali diperketat.

Pemerintah, lanjut dia, menerapkan kembali aturan pembatasan perjalanan wisata dan mewajibkan karantina bagi para wisatawan yang akan masuk Indonesia atau warga Indonesia usai pulang liburan dari luar negeri. "Kebijakan karantina itu selama beberapa hari, dan membebankan biaya karantina kepada para wisatawan," ujar Joko.

Dengan tingginya biaya bepergian yang meliputi biaya karantina itu, menurut dia, menjadikan kegiatan pariwisata mengalami kembali penurunan. Akibatnya, sektor pariwisata belum bisa pulih seperti sediakala dan masih menghadapi hantaman pandemi.

"Baik masuk maupun keluar, sangat berpengaruh, orang pergi ke luar negeri dan kembali juga kena karantina, sama dengan orang yang dari sana mau masuk ke sini juga kena karantina," kata dia.

Selain itu, dia memandang perlu ada regulasi atau peraturan yang cukup baik dalam setiap pembukaan destinasi di daerah. "Pengelola destinasi wisata maupun pelaku biro perjalanan pariwisata, juga patuh dengan peraturan yang telah dibuat," kata Joko.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA