Friday, 15 Jumadil Awwal 1444 / 09 December 2022

PBB Luncurkan Mekanisme Penukaran Dolar dengan Mata Uang Lokal Afghanistan

Jumat 11 Feb 2022 15:27 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha

Pejuang Taliban salat magrib di dalam supermarket, di Kabul, Afghanistan, Rabu, 9 Februari 2022. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memulai sistem penukaran uang dolar dengan mata uang lokal Afghanistan pada Februari ini.

Pejuang Taliban salat magrib di dalam supermarket, di Kabul, Afghanistan, Rabu, 9 Februari 2022. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memulai sistem penukaran uang dolar dengan mata uang lokal Afghanistan pada Februari ini.

Foto: AP/Hussein Malla
Sistem penukaran uang bertujuan mengatasi krisis ekonomi di Afghanistan.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memulai sistem penukaran uang dolar dengan mata uang lokal Afghanistan pada Februari ini. Sistem penukaran uang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi dan kemanusiaan sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. 

Menurut catatan internal PBB yang dilihat oleh Reuters, penukaran uang tunai tersebut akan dilakukan melalui sistem Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan (HEF). PBB berharap HEF bisa mulai aktif berjalan pada Februari ini.

Baca Juga

"Sebelum pendirian fasilitas (HEF), kami berusaha memfasilitasi beberapa pertukaran percobaan, untuk menunjukkan bagaimana mekanisme itu akan bekerja dengan tepat," ujar catatan internal PBB.

Pejabat PBB dan kemanusiaan memperingatkan bahwa, HEF akan menjadi mekanisme sementara sampai bank sentral Afghanistan mulai beroperasi secara independen dan cadangan devisa senilai 9 miliar dolar AS yang dibekukan di luar negeri dilepaskan.

HEF akan mengizinkan PBB dan kelompok-kelompok bantuan untuk mengakses mata uang lokal Afghanistan, afghani. Sebagai gantinya, PBB akan menggunakan mata uang dolar untuk membayar kreditur asing, sehingga dapat memperkuat sektor swasta yang lesu. PBB juga akan membayar impor komoditas penting dengan mata uang dolar.

“Aliran dana fasilitas (HEF) tidak memerlukan pergerakan dana melintasi perbatasan Afghanistan,” kata catatan PBB.

Berdasarkan catatan PBB, HEF akan memerlukan persetujuan dari bank sentral yang dikelola Taliban untuk aliran dana dan nilai tukar yang disetorkan ke Afghanistan International Bank (AIB). Sejak Taliban mengambil alih Afghanistan, Amerika Serikat membekukan dana cadangan bank sentral Afghanistan. Selain itu, lembaga keuangan Barat dan negara donor menangguhkan bantuan keuangan bagi pembangunan Afghanistan.

Ekonomi Afghanistan terus memburuk  dan tingkat inflasi untuk barang-barang rumah tangga dasar mencapai hampir 42 persen pada Januari. Bank Dunia pada Rabu (8/2/2022) mengatakan, upah dan permintaan tenaga kerja di Afghanistan terus menurun. Impor Afghanistan juga turun 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsultan senior untuk kelompok think tank International Crisis Group, Graeme Smith, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS bahwa, fasilitas pertukaran uang tunai sangat diperlukan untuk mengatasi krisis ekonomi di Afghanistan. Tetapi, mekanisme HEF hanya digunakan sebagai tindakan sementara.

"Tidak seorang pun boleh berada di bawah ilusi bahwa ini menggantikan fungsi normal bank sentral," ujar Smith.

Para pemimpin Taliban telah melarang penggunaan mata uang asing di Afghanistan. PBB telah mengirimkan bantuan sebesar 100 dolar AS. Tetapi bank sentral Afghanistan belum menukarnya dengan mata uang lokal. Akibatnya total uang tunai yang dikucurkan oleh PBB senilai 135 juta dolar AS mengendap di bank sentral Afghanistan. Seorang pejabat PBB mengatakan, dana tersebut disimpan di brankas AIB di Kabul. AIB adalah bank swasta yang akan berperan dalam sistem pertukaran uang tunai yang baru.

Pejabat Bank Dunia dan PBB telah berupaya untuk menyelesaikan mekanisme HEF, termasuk penilaian risiko, mencari lisensi Departemen Keuangan AS untuk melindungi bank internasional dari sanksi, dan mempekerjakan perusahaan swasta untuk memeriksa peserta dan menjaga dari pencucian uang.

Kepala Komite Penyelamatan Internasional, David Miliband, mengatakan, konsekuensi dari krisis ekonomi Afghanistan dapat menghancurkan kehidupan masyarakat. Dia menyerukan perubahan kebijakan AS dan internasional terhadap Afghanistan.

"Kebijakan saat ini akan berarti bahwa krisis kelaparan membunuh lebih banyak warga Afghanistan daripada perang 20 tahun terakhir," ujar Miliband. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA