Ahad 06 Feb 2022 09:41 WIB

Jangan Sampai Ada Peraturan Bertentangan Pancasila dan UUD 45

Dengan kesepakatan, Indonesia dibentuk dengan Pancasila sebagai falsafah.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq
Ketua PP Muhammadiyah, Dr Anwar Abbas (kiri), saat berbicara pada Pengajian Muhammadiyah di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta.
Foto: Wahyu Suryana
Ketua PP Muhammadiyah, Dr Anwar Abbas (kiri), saat berbicara pada Pengajian Muhammadiyah di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr Anwar Abbas mengatakan, bangsa ini harus terus menguatkan kewaspadaan. Sebab, ia menilai, negeri ini tidak aman karena terus ditarik kelompok tertentu untuk ke luar dari garis kesepakatan.

Hal inilah yang dilihat Muhammadiyah. Maka itu, dalam Muktamar 2015 di Makassar, Muhammadiyah mengeluarkan sikap, pandangan, dan komitmen dari Muhammadiyah kepada NKRI yang berdasar Pancasila, sebagai sebuah negara kesepakatan dan kesaksian.

Kemudian, ada pikiran kritis Muhammadiyah tentang kehidupan nasional, keutamaan kebangsaan maupun kemanusiaan universal dalam isu-isu strategis. Anwar merasa, sikap, pandangan, dan komitmen yang dikeluarkan Muhammadiyah sangat fundamental.

Ia menekankan, ini salah satu kontribusi Muhammadiyah mengawal Indonesia, yaitu mengingatkan seluruh elemen bangsa jika kita tidak kembali ke kesepakatan, tidak mustahil NKRI menjadi tempat api berkecamuk, kemarahan dari masing-masing pihak.

 

Dengan kesepakatan, Indonesia dibentuk dengan Pancasila sebagai falsafah, yang mana oleh founding fathers diletakkan sebagai sila pertama. Artinya, secara filosofis dan teologis, sila-sila mulai sila pertama mewarnai sila-sila lainnya.

Pancasila, kata Anwar, sila pertama itu harus menyinari sila kedua, sila ketiga diwarnai sila pertama dan kedua. Lalu sila keempat diwarnai sila pertama, kedua, ketiga, serta sila kelima harus diwarnai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Namun, hari ini, orang-orang tidak mau lagi melihat sistematika berpikir itu. Ketika bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mau dikaitkan ketuhanan. Ketika bicara persatuan Indonesia, tidak mau dikaitkan ketuhanan dan sebagainya.

Maka itu, ia melihat, hari ini di negeri ini, sedang terjadi pertarungan yang luar biasa dahsyat. Satu sisi ada kelompok yang ingin mempertahankan Pancasila, di pihak lain ada kelompok yang ingin mengubahnya dengan cara-cara yang harus.

"Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin memeras Pancasila jadi Trisila yang salah satunya berbunyi ketuhanan yang berkebudayaan," kata Anwar dalam Pengajian Muhammadiyah: Kontribusi Muhammadiyah Mengawal Bangsa di Masjid Jogokariyan, Sabtu (5/2) malam.

Pengajian Muhammadiyah itu sendiri diselenggarakan di Aula Masjid Jogokariyan. Agenda dipandu Takmir Masjid Jogokariyan, Gitta Welly Ariadi, dan dibuka kalimat pengantar Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan, Ustaz Muhammad Jazir ASP.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menegaskan, tidak boleh ada sikap dan pandangan yang berkembang dan dikembangkan menentang sila-sila dalam Pancasila. Termasuk, konsep Trisila yang diajukan lewat RUU Haluan Ideologi Pancasila.

"Tugas kita mengawasi, jangan sampai ada yang bertentangan semangat dan jiwanya dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada UU, Perppu, dan Peraturan Menteri di negeri ini yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," ujar Anwar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement