Thursday, 18 Syawwal 1443 / 19 May 2022

Menkominfo Dorong Percepatan Vaksin Agar tak Kedaluwarsa

Rabu 26 Jan 2022 14:50 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Teguh Firmansyah

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate

Foto: Istimewa
Percepatan vaksin juga diperlukan agar kian banyak yang dilindungi dari Coivd-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat vaksinasi dan memastikan pencapaian target vaksin di semua daerah, sekaligus mengatur tata kelola vaksin agar tidak ada vaksin mubazir karena kedaluarsa. Peran aktif setiap pihak sangat diperlukan dalam implementasi komitmen tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan vaksinasi bagi masyarakat agar semakin banyak jiwa yang terlindungi. Apalagi saat ini sedang terjadi peningkatan kasus Covid-19 di beberapa wilayah, seperti Jakarta,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, Rabu(26/1/2022).

Baca Juga

Upaya akselerasi laju program vaksinasi ini, ujarnya, dilakukan tidak hanya dalam rangka meningkatkan daya tahan terhadap virus, melainkan juga untuk mencegah vaksin terbuang karena memasuki masa kedaluarsa. Peran aktif setiap pihak diperlukan guna melakukan cara-cara baru yang bertujuan meningkatkan

jangkauan vaksinasi, baik primer yakni dosis pertama dan kedua, serta vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Pemberian vaksinasi primer dan vaksinasi booster untuk lansia dan kelompok rentan lebih diutamakan agar mereka terhindar dari risiko keparahan apabila terpapar Covid-19. Selain itu, perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola percepatan vaksinasi, terutama mengatur bagaimana memanfaatkan vaksin yang akan kadaluarsa terlebih dahulu.

Adapun kepada masyarakat, Menkominfo mengimbau bagi yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 supaya bergegas menuju pelayanan kesehatan terdekat dan tidak memilih-milih vaksin merek tertentu. “Semua vaksin telah teruji dalam memberikan perlindungan,” tegasnya.

Pemerintah meminta agar keterlibatan lintas stakeholder, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lainnya diperkuat. Hal ini, ungkap Johnny, sangat diperlukan dalam peningkatan laju vaksinasi. “Pemerintah juga berkomitmen mengamankan ketersediaan stok vaksin Covid-19 untuk

memastikan program vaksinasi nasional berjalan lancar,” katanya.

Hingga saat ini total vaksin jadi yang dimiliki Indonesia dari berbagai merek berjumlah sekitar 460 juta dosis. Sementara untuk vaksin Covid-19 donasi dari negara-negara maju yang diperoleh pemerintah Indonesia sekitar 30 juta dosis.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA