REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro akan dilakukan mulai 1 Februari 2022. Sebagian besar PKL meminta agar relokasi ini diundur dan beberapa menerima dengan berbagai catatan.
Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto mengatakan, apabila relokasi tetap dipaksakan untuk dilakukan, ia meminta agar ada jaminan hidup yang diberikan pemerintah. Pasalnya, belum dapat dipastikan bahwa di tempat baru kondisi PKL akan menjadi lebih baik.
"Ketika ditempat yang baru kehidupan ekonomi bukan lebih baik dan justru lebih buruk, maka pemerintah harus cepat tanggap menangani," kata Rudiarto di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (24/1).
Jika tidak ada jaminan hidup yang diberikan selama proses relokasi, katanya, dikhawatirkan PKL akan kembali ke lokasi semula. Pemerintah sendiri sudah menyediakan lokasi baru untuk ditempati PKL yakni di eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY.
"Kalau pemerintah tidak tanggap, tidak ada jaminan hidup tentu kita khawatir teman-teman di shelter itu demi kehidupan keluarganya tentu akan kembali ke tempat semula," ujar Rudiarto.
Rudiarto menyebut, pihaknya sudah pernah meminta agar relokasi ini ditunda kepada Pemda DIY. Meskipun begitu, tidak ada respon bahwa relokasi akan ditunda, sehingga pihaknya terpaksa menerima relokasi dengan adanya jaminan dari pemerintah agar roda perekonomian PKL tetap berjalan saat ditempatkan di lokasi baru.
Ia juga meminta agar panitia khusus (pansus) kang sudah dibentuk oleh DPRD Kota Yogyakarta untuk tidak hanga mengawal proses relokasi. Namun, kebijakan dan dampak setelah relokasi juga harus dikawal dengan baik. "Paling tidak ada legal standing atau semacamnya yang bisa mengikat. Kalau ada maslah di kemudian hari, kita bisa minta pertanggungjawaban ke Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta. Kita minta ke DPRD untuk pendampingan tidak hanya proses relokasi saja, tapi juga setelah penempatan," jelasnya.
Perwakilan kelompok penjual sepatu di Jalan Mataram, Vero menyebut kecewa dengan lokasi baru. Pihaknya meminta kelayakan tempat bagi PKL jika relokasi tetap dilakukan di awal Februari nanti.
Vero menuturkan, pihaknya tidak menolak rencana relokasi tersebut. Namun, kelayakan tempat bagi PKL di lokasi baru diminta untuk dievaluasi dan diperhitungkan kembali oleh pemerintah.
"Disana bergerombol, di eks Indra kita harus ke lantai tiga, kantong parkir juga tidak ada, kita hanya mengandalkan pejalan kaki. Dalam waktu yang sangat pendek kita harus membongkar semua yang sudah kita siapkan bertahun-tahun, saya minta kelayakan tempat," kata Vero.
Ketua Umum Paguyuban PKL Malioboro Ahmad Yani (Pemalni), Slamet Santoso juga meminta agar ada kepastian pemasaran jika PKL ditempatkan di lokasi baru. Dengan begitu, katanya, ada kepastian bahwa tempat yang baru tidak sepi pengunjung.
"Paling tidak memasarkan, sehingga mengenalkan juga pada publik kalau (PKL) sudah pindah. Sehingga banyak wisatawan yang masuk ke Yogya mampir ke eks Indra, di temapt yang baru kami harapkan bisa lebih baik dan mensejahterakan PKL," kata Slamet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
