Tuesday, 6 Zulhijjah 1443 / 05 July 2022

Gubernur Kaltim Klaim Warganya Dukung Penuh Ibu Kota Negara Baru

Sabtu 22 Jan 2022 20:01 WIB

Red: Andri Saubani

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Gubernur Kaltim menyebut warganya tidak menolak kedatangan penduduk dari luar daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan masyarakat Kaltim mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia juga mengeklaim warganya tak merasa terganggu dan menolak kedatangan penduduk dari luar daerah.

"Masyarakat Kaltim itu sejak diumumkannya 26 Agustus 2019 oleh Bapak Presiden sudah mendukung penuh. Tidak ada masalah apalagi penolakan," kata Isran di Samarinda, Sabtu (22/1).

Baca Juga

Isran menjelaskan, bahwa penduduk asli Kaltim dari segi sejarah hanya sedikit, tidak sampai setengah dari jumlah seluruh penduduknya. Namun masyarakat Kaltim menerima saudara-saudara dari luar Kaltim dengan hidup berdampingan.

"Yang banyak itu pendatang, terutama dari Pulau Jawa sebanyak 35 persen. Lalu disusul Sulawesi sekitar 20 persen. Sisanya itu termasuk penduduk aslinya, Dayak, Kutai dan Banjar. Tapi mereka sudah hidup bersama," bebernya.

Oleh sebab itu, dukungan terhadap rencana pembangunan IKN di rasa tidak ada masalah. Dan menurutnya, apabila masyarakat Kaltim ingin dilibatkan adalah suatu hal yang wajar dan bukan untuk dipermasalahkan.

"Kalau perlu disesuaikan kapasitas masing-masing untuk melibatkan apa yang bisa dilakukan ya dilakukan," tuturnya.

Gubernur yakin, masyarakat Kaltim pasti akan menerima penduduk dari luar dengan baik karena budaya serta adat istiadat masyarakat setempat selalu menerima kedatangan siapapun. "Apalagi yang datang tidak terlalu banyak, ya paling-paling satu sampai dua juta orang yang akan berada di kawasan IKN," ucapnya.

Mantan Bupati Kutai Timur itu menambahkan, IKN bukanlah lahan atau masyarakat, melainkan hutan tanaman industri atau lahan negara. "Mungkin ada penduduk yang tinggal di kawasan sekitar, bukan di kawasan inti misalnya di Sepaku Semoi ada penduduk dari Jawa itu pasti akan dilakukan penataan, tidak mungkin diambil alih begitu saja," terangnya.

Oleh karena itu, dia menjamin pembangunan IKN akan aman termasuk tidak ada budaya-budaya yang dihilangkan. "Saya sudah komunikasi dengan masyarakat setempat dan mereka memberikan dukungan penuh," tutupnya.

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA