Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

PBB Didesak Rilis Pelanggaran HAM China Terhadap Muslim Uighur

Rabu 19 Jan 2022 09:20 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani

Sejumlah jurnalis asing memotret gedung perkantoran terpadu milik Pemerintah Kota Turban, Daerah Otonomi Xinjiang, China, Jumat (23/4/2021). Pemerintah China membantah klaim asing berdasarkan citra satelit yang menyebutkan  bahwa gedung tersebut merupakan penjara bagi warga dari kelompok etnis minoritas Muslim Uighur.

Sejumlah jurnalis asing memotret gedung perkantoran terpadu milik Pemerintah Kota Turban, Daerah Otonomi Xinjiang, China, Jumat (23/4/2021). Pemerintah China membantah klaim asing berdasarkan citra satelit yang menyebutkan bahwa gedung tersebut merupakan penjara bagi warga dari kelompok etnis minoritas Muslim Uighur.

Foto: ANTARA/M. Irfan Ilmie
Laporan pelanggaran HAM terhadap Uighur diharapkan sebelum olimpiade musim dingin

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) pada Selasa (18/1/2022) mendesak kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merilis penilaiannya terhadap kebijakan China di Xinjiang, sebelum Olimpiade Musim Dingin Beijing bulan depan. Pemerintah AS melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade, karena China telah melanggar hak asasi manusia dengan melakukan genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Senator dari Partai Demokrat Jeff Merkley dan Perwakilan James McGovern dari Demokrat menulis surat publik kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet. Mereka meminta Bachelet segera mengeluarkan laporan sebelum perhelatan Olimpiade Beijing dimulai pada 4 Februari. Merkley dan McGovern merupakan ketua dan ketua bersama Komisi Eksekutif Kongres AS untuk China.

Baca Juga

"Publikasinya akan mengirimkan pengingat penting bahwa tidak ada negara yang dapat menghindari pengawasan internasional karena terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius," kata pernyataan bersama Merkley dan McGovern.

Kantor Bachelet tidak segera menanggapi pertanyaan Reuters, yang menanyakan kapan laporan itu akan dirilis. Sementara Bachelet telah menegosiasikan persyaratan kunjungan ke Xinjiang sejak September 2018, ketika muncul tuduhan bahwa sekitar satu juta orang Uighur telah ditahan di kamp-kamp penahanan massal.

Bachelet menyesalkan bahwa kantornya tidak dapat memperoleh akses ke wilayah Xinjiang untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya. Pada Desember, kantor Bachelet mengatakan, mereka sedang menyelesaikan laporan tentang situasi di Xinjiang. Laporan itu diharapkan akan diterbitkan dalam beberapa minggu mendatang setelah pembicaraan jangka panjang dengan pejabat China tentang usulan kunjungan ke Xinjiang.

Cina membantah melakukan kesalahan di Xinjiang. Cina mengatakan kamp-kamp itu digunakan untuk pelatihan kejuruan dan membendung ekstremisme agama.

Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Inggris, Kanada, Australia, Jepang dan Denmark memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing. Mereka tidak akan mengirim delegasi diplomatik resmi ke Olimpiade sebagai protes atas catatan buruk pelanggaran hak asasi manusia oleh China.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA