Sunday, 27 Zulqaidah 1443 / 26 June 2022

Ulama Malaysia Kembali Perketat Prosedur Pencegahan Covid-19

Senin 10 Jan 2022 20:54 WIB

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Muhammad Hafil

Warga menunaikan shalat jumat berjamaah dengan format jarak Sosial (Social Distancing) di Masjid Negara Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/5/2020). Setelah lebih kurang dua bulan, masjid mulai dibuka kembali dengan jumlah jamaah maksimal 30 orang guna mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19)

Warga menunaikan shalat jumat berjamaah dengan format jarak Sosial (Social Distancing) di Masjid Negara Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/5/2020). Setelah lebih kurang dua bulan, masjid mulai dibuka kembali dengan jumlah jamaah maksimal 30 orang guna mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19)

Foto: Rafiuddin Abdul Rahman/ANTARA FOTO
Prosedur pencegahan covid kembali diterapkan ulama Malaysia.

REPUBLIKA.CO.ID,BAGAN SERAI—Kementerian Kesehatan Perak, Malaysia dan otoritas ulama setempat mengeluarkan keputusan untuk memberlakukan kembali peraturan jarak sosial saat pelaksanaan sholat berjamaah. Menteri Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama) Idris Ahmad mengatakan, keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan dan diskusi antara dua lembaga, pemerintah dan otoritas ulama. 

Peraturan ini, kata dia juga penting dilakukan sebagai tindak lanjut atas meningkatkan jumlah kasus infeksi harian Covid-19 di negara itu. “Bahkan di Arab Saudi, masyarakat harus menjaga jarak untuk penataan shaf dan ini harus dengan alasan tertentu dan insya Allah akan kita bahas lagi sewaktu-waktu bila diperlukan,” ujarnya yang dikutip di Bernama, Senin (10/1). 

Baca Juga

Idris juga menggelar pertemuan dengan para agen travel umrah menyusul keputusan pemerintah untuk menangguhkan izin perjalanan ke Arab Saudi yang mulai efektif (8/1) kemarin. Dia mengatakan, Kemenkes dan Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya (MOTAC) sebagai badan pengawas paket perjalanan umrah, sangat terbuka untuk membahas masalah yang dihadapi operator umrah.

Sebelumnya, media melaporkan bahwa pemerintah telah menyetujui penangguhan sementara izin perjalanan untuk melakukan umrah selama sebulan mulai 8 Januari, untuk tujuan penilaian risiko.

Sumber:

 https://bernama.com/en/general/news.php?id=2041738

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA