REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell pada Jumat (8/1/2022) mengatakan bahwa blok itu siap untuk mendukung de-eskalasi dan stabilisasi di Kazakhstan di tengah kerusuhan secara nasional.
Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan Mukhtar Tleuberdi, Borrell menyatakan kesiapan pihaknya mendukung de-eskalasi dan stabilisasi. Borrell menjelaskan dalam cicitannya di Twitter bahwa Uni Eropa mengikuti dengan cermat situasi di Kazakhstan dan menekankan hak asasi manusia dan keamanan warga sipil harus dijamin.
Protes terhadap kenaikan harga bahan bakar gas (elpiji) telah berkembang menjadi kerusuhan besar-besaran di seluruh Kazakhstan selama seminggu terakhir. Menurut Kementerian Dalam Negeri Kazakh, setidaknya 18 petugas keamanan dan 26 pengunjuk rasa tewas selama kekerasan yang sedang berlangsung.
Baca: Lampaui Delta, Covid-19 Omicron Buat AS Sentuh Rekor Kasus Tertinggi
Baca: Jumlah Warga Nikaragua Pencari Suaka di Kosta Rika Sentuh Rekor
Sebagai tanggapan, Presiden Kassym-Jomart Tokayev mengumumkan keadaan darurat di ibu kota komersial Almaty dan wilayah Mangystau yang kaya minyak dalam aksi protes menyebar ke seluruh negeri. Tokayev mengatakan dia telah memberikan perintah kepada dinas keamanan untuk menembak dan membunuh para "teroris.”
Dia juga menyetujui pengunduran diri pemerintah dan meminta dukungan dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, aliansi Eurasia dari negara-negara bekas Soviet.
Baca: Kasus Omicron Melejit, India Kerahkan Tambahan 45.000 Dokter Muda
Ikuti Whatsapp Channel Republika
