REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membangun Stasiun Sukaresmi di Jalan Arteri, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Sebab, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah membuatkan Detail Engineering Design (DED) dari Stasiun Sukaresmi.
Kepala Bappeda Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan, pada 2020, Kemenhub akan menganggarkan pembangunan Stasiun Sukaresmi. Namun, pembangunan stasiun ini batal terlaksana karena anggaran Kemenhub terkena kebijakan refocusing dari Pemerintah Pusat, dan dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas menurut Kemenhub.
Meski demikian, melihat kondisi saat ini mulai stabil, Pemkot Bogor meminta rencana pembangunan Stasiun Sukaresmi dapat dilaksanakan pada tahun ini. “2020 sudah mau dianggarkan dan sudah (ada) DED dari PT KAI, tapi kena refocusing. Nah, sekarang kami minta pemerintah pusat membangunkan (Stasiun Sukaresmi), karena kami sudah berkontribusi lahan dan jalan, itu tidak sederhana dan tidak murah. Kita minta tahun 2022 sudah ada aksi (pembangunan),” ujar Rudy, Jumat (7/1).
Ia menjelaskan, ada opsi lain untuk membangun Stasiun Sukaresmi tanpa mengharapkan anggaran dari pusat. Yaitu, dengan APBD Kota Bogor atau melibatkan swasta dalam pembangunan ini.
Hanya saja, kata dia, anggaran Kota Bogor terbatas, sementara transportasi di Kota Bogor tidak bisa berdiri sendiri apalagi kewenangan kereta api berada di pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya masih mengharapkan pembangunan Stasiun Sukaresmi dapat dianggarkan Kemenhub.
Sesuai Surat Wali Kota Bogor tertanggal 6 Desember 2021 yang sudah disampaikan ke Kemenhub terkait usulan pembangunan Stasiun Sukaresmi, bahwa pembangunan stasiun ini sudah masuk Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RIJT). Perda Nomor 6 tahun 2021 Kota Bogor tentang RTRW juga menjelaskan kawasan Sukaresmi sudah masuk ke dalam kawasan Transit Oriented Development (TOD).
“Kita minta dibangunkan karena beban lalulintas kota sudah cukup berat, kita juga ingatkan sudah pernah bikin surat (permintaan membangun Stasiun Sukaresmi) ke mereka tiga kali (terakhir 6 Desember 2021), kita ingatkan lagi sekarang,” kata dia.
Saat ditanya apakah sudah ada tanggapan terkait usulan pembangunan Stasiun Sukaresmi dari Kemenhub, Rudy mengaku belum menerimanya secara tertulis. Namun dukungan secara lisan sudah disampaikan BPTJ hingga Dirjen Perkeretaapian.
Berdasarkan data yang di dapat dari Kepala Stasiun Bogor, rata-rata penumpang harian di Stasiun Bogor menyentuh 90 ribu orang perharinya. Apabila pengembangan kota ini tidak diantisipasi sejak jauh-jauh hari, pusat Kota Bogor diperkirakan bisa lumpuh dengan perkembangan mobilitas warga yang ke satu titik.
Rudy juga memaparkan, jarak antar stasiun di Kota Bogor tidak ideal. Dimana jarak antara Stasiun Cilebut ke Stasiun Bogor sepanjang 7 kilometer. Sementara, dari standar perkotaan jarak stasiun satu ke stasiun lainnya maksimal 1,5-2 kilometer.
“Ini yang harus diantisipasi, apalagi dengan perkembangan Dramaga dan wilayah Barat di Kabupaten Bogor saat ini. Karena itu kita mendesain dan merencanakan pembangunan Stasiun Sukaresmi untuk bisa memecah pergerakan orang,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, lahan seluas 2 hektare di kawasan tersebut sudah dibebaskan oleh Pemkot Bogor. Dia berharap, ada tindak lanjut dari rencana pembangunan yang sudah ada sejak 2016 ini.
“Harapan kami setelah kita memiliki aset yang diperuntukan Stasiun Sukaresmi ini, pihak pemerintah pusat dapat menindaklanjuti dengan pembangunan lanjutan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
