Tuesday, 6 Zulhijjah 1443 / 05 July 2022

Bima Arya Minta Lelang Proyek Besar tak Menumpuk pada Akhir Tahun

Selasa 04 Jan 2022 00:21 WIB

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Andi Nur Aminah

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto

Foto: Republika/Shabrina Zakaria
Semua program pembangunan infrastruktur harus dijalankan sesuai dengan jadwal.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menegaskan jajarannya untuk tidak menumpuk proyek-proyek besar di akhir tahun seperti kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Menurutnya, semua program pembangunan infrastruktur harus dijalankan sesuai dengan jadwal.

“Ini saya ingatkan sangat keras. Tidak ada lagi kegiatan yang mepet di akhir tahun. Jadi, semua pelaksanaan tender dimulai Januari. Tidak ada lagi yang mepet di akhir tahun,” tegasnya saat briefing staff awal tahun di Alun-Alun Kota Bogor, Senin (3/1).

Baca Juga

Untuk itu, Bima Arya meminta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor untuk segera menyusun jadwal lelang kegiatan-kegiatan besar. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, pembangunan jalan Regional Ring Road (R3) sejilai Rp 5 miliar, trotoar pedestrianisasi senilai Rp 6 miliar, pembangunan Masjid Agung senilai Rp 26 miliar, trotoar Alun Alun Rp 2 miliar, pembangunan GOR dan pusat kuliner di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Utara masing-masing Rp 10 miliar. Lalu ada juga perpustakaan kota Rp 10 miliar, drainase Taman Persada Rp 1,8 miliar, dan beberapa unit sekolah baru senilai 9,6 miliar.

“Jadi, kita benahi secara total. Tolong diingatkan ini semua. Rabu ini saya minta Kabag PBJ bersama Bappeda sudah presentasi di ruangan saya terkait jadwal kegiatan lelang awal tahun,” tambahnya.

Di samping itu, lanjutnya, pada tahun ini Pemkot Bogor untuk terus melakukan akselerasi pembangunan berbasis kelurahan. Sehingga, menuju 2024 nanti tidak ada lagi jalan rusak dan tidak ada lagi persoalan infrastruktur terbengkalai di perbatasan, tidak ada lagi warga di wilayah yang merasa tidak disentuh dan lain sebagainya.

Ia pun meminta Diskominfo dan Bappeda untuk memperbaiki dan membangun integrasi data terpadu kesejahteraan sosial serta mengkoordinasikan dengan dinas terkait. Data yang dimaksud diantaranya stunting, disabilitas, ODF (open defecation free) dan lainnya. 

“Karena itu, 2022 kita teruskan komitmen kita untuk penguatan di wilayah. Itu paradigma besarnya, pembangunan berbasis kelurahan. Pimpinan aparatur wilayah, siap-siap kita akan melakukan penataan ulang,” kata Bima Arya.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA