Friday, 2 Zulhijjah 1443 / 01 July 2022

Konflik dengan China, Lituania Pertimbangkan Bantuan untuk Perusahaan yang Terimbas

Jumat 31 Dec 2021 13:10 WIB

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Nidia Zuraya

Presiden Lituania Gitanas Nauseda (ilustrasi). Pemerintah Lituania sedang mempertimbangkan paket bantuan senilai 147 juta dolar AS atau sekitar Rp2,1 triliun dari Dana Pembangunan Regional Eropa untuk membantu perusahaan yang terkena sanksi China.

Presiden Lituania Gitanas Nauseda (ilustrasi). Pemerintah Lituania sedang mempertimbangkan paket bantuan senilai 147 juta dolar AS atau sekitar Rp2,1 triliun dari Dana Pembangunan Regional Eropa untuk membantu perusahaan yang terkena sanksi China.

Foto: AP/Olivier Matthys/Pool AP
China telah menerapkan sanksi tanpa pemberitahuan pada perusahaan Lituania.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Lituania sedang mempertimbangkan paket bantuan senilai 147 juta dolar AS atau sekitar Rp2,1 triliun dari Dana Pembangunan Regional Eropa. Bantuan tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung bisnis yang terkena dampak perselisihan antara Lituania dengan China. 

"Sebagai langkah awal, sejumlah Rp96,9 miliar telah dialokasikan untuk perusahaan yang terimbas ketegangan geopolitik Lituania dengan China, terutama yang berkaitan dengan impor," kata Menteri Keuangan Lituania, Gintare Skaiste, dilansir Bloomberg, Jumat (31/12). 

Baca Juga

Lithuania mengatakan China telah menerapkan sanksi tanpa pemberitahuan pada perusahaannya. Sanksi ini dikeluarkan setelah Lituania mengizinkan Taiwan untuk membuka kantor perwakilan di Vilnius pada November. 

Dengan populasi sebanyak 2,7 juta penduduk, Lituania telah muncul sebagai salah satu negara penentang vokal kebijakan China terhadap Taiwan. Seperti diketahui, Taiwan dan China sering kali terlibat konflik geopolitik. 

Kantor Kuasa Usaha China di Lituania menuduh negara Baltik itu untuk meningkatkan perselisihan bilateral ke tingkat Uni Eropa (UE). "Sebagai anggota UE, Lituania harus mengadopsi sikap konsensus dengan UE mengenai masalah-masalah diplomatik utama, daripada mencari solidaritas dan dukungan UE setelah mendapat masalah," kata kantor itu dalam pernyataannya.

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA