Thursday, 14 Jumadil Awwal 1444 / 08 December 2022

Menko PMK: Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Nasional Masih Meningkat

Rabu 29 Dec 2021 22:20 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Gita Amanda

Sejumlah warga memancing di kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Cisadane, Pancasan, Kota Bogor, Jawa Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka kemiskinan bisa turun 0,5 persen di tahun 2022 dari persentase kemiskinan saat ini yang mencapai 10,14 persen.

Sejumlah warga memancing di kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Cisadane, Pancasan, Kota Bogor, Jawa Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka kemiskinan bisa turun 0,5 persen di tahun 2022 dari persentase kemiskinan saat ini yang mencapai 10,14 persen.

Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Tingkat kemiskinan Indonesia pada periode Maret 2021 sebesar 10,14 persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan kondisi kemiskinan dan ketimpangan nasional di 2021 masih mengalami perkembangan yang negatif. Tingkat kemiskinan Indonesia pada periode Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau naik dibandingkan periode Maret 2020 sebesar 9,78 persen.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan ketimpangan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam bidang PMK. Tahun 2021, IPM Indonesia mencapai 72,29 atau meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun 2020 (71,94). Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak,” katanya dalam keterangan tertulis pada Rabu (29/12).

Baca Juga

Kemudian, ia melanjutkan ketimpangan yang diukur dengan rasio gini. Tingkat ketimpangan pada periode Maret 2021 sebesar 0,384 atau semakin melebar dibandingkan periode Maret 2020 sebesar 0,381.

“Namun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada periode September 2020, kondisinya mengalami perkembangan yang positif dengan tingkat kemiskinan mencapai 10,19 persen dan ketimpangan mencapai 0,385,” kata dia.

Ia menambahkan terdapat konsep siklus PMK agar mencapai target pembangunan bidang PMK. Hal ini juga melibatkan banyak pemangku kepentingan antara lain, kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha dan keterlibatan masyarakat.

"Siklus PMK 2020-2025 merupakan strategi PMK dalam rangka memaksimalkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, dan ketimpangan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," kata dia.

Adapun enam fase siklus PMK. Pertama, fase prenatal dan ASI atau disebut juga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan balita. Pada fase ini yang menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan kecukupan gizi dan pola asuh bayi, batita, dan balita untuk mencegah gagal tumbuh (stunting).

Kedua, fase usia dini anak. Pemerintah telah menginisiasi program Pendidikan Anak Usia Dini- Holistik Integratif (PAUD-HI) yang memaksimalkan kemampuan kognitif anak (stimulasi psikologis, pola asuh yang tepat, pemberian makan yang tepat) termasuk pembiasaan pada nilai-nilai karakter yang baik.

“Fase ketiga ini kami namakan wajib belajar atau fase investasi sekolah melalui wajib belajar 12 tahun dan penguatan pendidikan karakter. Namun kami tahu, pencapaian wajib belajar 12 tahun ini masih terkendala dengan belum maksimalnya capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) seperti yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024 di mana APK SMP/sederajat menjadi 95,43 persen tahun 2024 dan APK SMA 84,02 persen," kata dia.

Fase keempat yaitu fase perguruan tinggi yang menargetkan peningkatan produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Ini sangat dibutuhkan agar Indonesia siap menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada 2030 mendatang.

Untuk mencapai target dimaksud, berbagai strategi telah dilakukan pemerintah, diantaranya, meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan sinergitas antara perguruan tinggi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

Berikutnya, kelima, fase produktif ialah fase manusia memasuki dunia kerja, membangun keluarga berkualitas. Persoalannya, saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi seperti minimnya serapan tenaga kerja akibat menuntut kompetensi yang tinggi termasuk kemampuan berbahasa inggris dan penguasaan IT.

“Pada fase ini, pemerintah juga memiliki PR besar yaitu menyiapkan generasi selanjutnya dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, kita sudah mulai melakukan terobosan melalui pembekalan bagi calon pengantin (catin) lewat program bimbingan pranikah. Harapannya, upaya itu juga akan berdampak pada berkurangnya angka bayi berat lahir rendah (BBLR) yang berisiko stunting," kata dia.

Fase keenam atau yang terakhir yaitu fase lansia. Diharapkan, pada fase ini bisa diwujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan bermartabat. Menurut mantan Mendikbud tersebut, hal itu bisa dimulai dengan gaya hidup sehat dan olahraga secara teratur sebagaimana anjuran pada program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

"Saya yakin capaian pembangunan bidang PMK akan terus meningkat dan membawa Indonesia menjadi lebih maju ke depannya,” kata dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA