REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang tidak memilih melaksanakan Kurikulum Prototipe pada 2022 mendatang. Huda menilai, Kemendikbudristek harus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan antarsekolah.
"Perlu diantisipasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam mengatasi kesenjangan antara sekolah yang melaksanakan dan sekolah yang tidak melaksanakan Kurikulum Prototipe guna penyelesaian berbagai isu yang mungkin timbul," ujar Huda dalam siaran pers, Ahad (26/12).
Huda mendukung opsi Kurikulum Prototipe tersebut, terlebih di era disrupsi yang terjadi begitu cepat karena pandemi Covid-19. Menurut Huda, Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang padat konten sehingga tidak memberikan ruang untuk menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki para peserta didik.
"Saat ini, dengan perubahan/disrupsi yang sangat cepat terutama adanya pandemi Covid-19, sangat tidak mungkin bertahan dengan konsep pembelajaran yang padat konten sehingga tidak memberikan ruang menumbuhkan potensi peserta didik," kata Huda.
Huda mengatakan, Kurikulum Prototipe mengedepankan penyederhanaan materi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para guru kepada para peserta didiknya. Dia kemudian mengingatkan, kurikulum tersebut bersifat pilihan dan tidak diwajibkan secara nasional.
"Kurikulum Prototipe ini bersifat pilihan dan tidak diwajibkan secara nasional sehingga sekolah diberikan kebebasan sehingga menjadi bagian dari Merdeka Belajar," kata Huda.
Seperti diketahui, pandemi Covid-19 memengaruhi banyak aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Di Indonesia, saat ini proses pembelajaran harus dilakukan dalam dua metode, yaitu secara luring dan daring.
Pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 penting dilakukan untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran pada peserta didik. Kurikulum Prototipe menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran akibat pandemi.
"Kurikulum Prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar," ujar Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudrsitek, Zulfikri Anas.
Dia menyatakan, kurikulum tersebut telah diimplementasikan di Sekolah Penggerak dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) sejak tahun 2020. Menurut Zulfikri, Kurikulum Prototipe juga disebut sebagai kurikulum dengan paradigma baru.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Kota Metro, Sunarti, mengungkapkan praktik baik di sekolahnya dalam melaksanakan pengimplementasian Kurikulum Prototipe. Sekolahnya merupakan salah satu Sekolah Penggerak yang berada di Lampung sehingga sudah mencoba menerapkan kurikulum tersebut.
"Siswa sangat terlihat senang terutama dalam penerapan proyek penguatan Pelajar Pancasila. Kiranya dukungan dan pembinaan secara intensif tetap dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
