REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti secara resmi menutup agenda Muktamar IV Wahdah Islamiyah yang digelar secara virtual, Rabu (22/12). Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi salah satu rekomendasi Muktamar terkait ambang batas pencalonan presiden.
"Semoga semua keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan Muktamar Wahdah Islamiyah kali ini memberi kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Dan kami pun memberi apresiasi bahwa salah satu hasil Muktamar yang mengusulkan Presidential Threshold nol persen," tutur dia.
La Nyalla juga menyampaikan, slogan 'Bakti dan Setia untuk Indonesia Tercinta' yang diusung Wahdah Islamiyah perlu menjadi spirit organisasi dan diwujudkan melalui program-programnya. Dia mengatakan, Indonesia sedang membutuhkan bakti dan kesetiaan warganya sehingga penting bahu-membahu demi terutama dalam menyongsong era perubahan global.
"Cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum pernah mampu kita wujudkan di era orde lama, orde baru, dan era reformasi sekarang ini. Di era saat ini cita-cita itu terasa semakin jauh dari harapan bila melihat bergesernya Indonesia yang meninggalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa sejak melakukan amandemen konstitusi pada empat tahap, pada 1999 hingga 2002 silam," jelasnya.
La Nyalla mengungkapkan, amandemen saat itu mengubah wajah Indonesia menjadi liberal kapitalistik di mana haluan ekonomi nasonal dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan sokoguru koperasi menjadi ekonomi pasar bebas yag didominasi swasta nasional dan asing. Sehingga, sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan di manapun melalui lantai bursa saham.
"Sumber Daya Alam perlahan tapi pasti kita serahkan ke mekanisme pasar dan impor menjadi jalan keluar termurah dengan dalih efisiensi. Inilah wajah konstitusi dan produk undang-undang negara kita hari ini," tutur dia.
La Nyalla juga menyinggung ihwal partai politik yang telah bersepakat membuat aturan ambang batas pencalonan presiden. "Aturan ini sudah jelas lebih banyak mudhorotnya ketimbang manfaatnya karena menjadi pangkal dari persoalan bangsa ini. Presidential Threshold tidak mengacu pada konstitusi kita, terbukti tidak sesuai dengan keinginan masyarakat bahkan membelah rakyat dengan tajam dan tidak memperkuat sistem presidensil seperti yang didalihkan, justru memperlemah check and balance," katanya.
La Nyalla mengingatkan jangan sampai negara ini tercabik-cabik karena ambisi kekuasaan dan menguasai kekayaan alam negeri ini. Sedangkan rakyat miskin hanya dibutuhkan suaranya dalam Pileg dan Pilpres. Dia mengajak untuk berpikir sebagaimana negarawan sejati dengan memahami dan merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa saat merumuskan bentuk dan sistem negara Indonesia.
"Kita harus berani bangkit, dan berani melakukan koreksi atas sistem tata negara dan sistem ekonomi negara ini. DPD akan memperjaungkan hal itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
