REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut tanggung jawab dan moral merupakan benteng utama mencegah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Artinya, kata dia, semakin seseorang bertanggung jawab didukung kekuatan moral, akan semakin kuat pula menahan godaan untuk menghindari perilaku korupsi.
Khofifah menyebut, pondok pesantren yang terbukti mampu mendidik para santri agar memiliki integritas, akhlak, dan moral untuk membangun nilai-nilai kejujuran, dapat mengambil peran mencegah perilaku korupsi. Bahkan menurutnya, pendidikan maupun ajaran di Ponpes telah memberikan resonansi yang sangat kuat dan luar biasa dalam membangun seluruh sikap, tindakan, dan perilaku yang dikemas dalam pengajian-pengajian produktif.
"Seperti di Ponpes Bumi Sholawat yang setiap Senin rutin menyelenggarakan pengajian yang dihadiri oleh para pejabat di semua tingkatan baik eksekutif, legislatif, serta masyarakat umum. Semoga pengajian tersebut bisa membentuk akhlak dan moral agar para pejabat dan birokrat kita terhindar dari tindak korupsi," kata Khofifah saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Sidoarjo, Senin (13/12).
Menurutnya, ponpes telah memberikan penguatan dan contoh strategis dalam membentuk mental dan perilaku santri yang hebat. Khofifah menyebut, korupsi banyak terjadi akibat kesempatan hingga adanya penyimpangan akhlak maupun moral. Meskipun, rambu-rambu aturan penegakan hukum secara berlapis telah dibuat.
"Kalau kita teguh terhadap amanat dan mandat yang diberikan kepada kita dengan penuh akuntabilitas dan tanggung jawab, Insya Allah kita bisa menjalankan amanat itu dengan baik. Hal itu berarti pula kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh regulasi serta tuntunan agama kita," ujarnya.
Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firly Bahuri yang hadir secara virtual menyampaikan, sudah sepatutnya pemerintah daerah mengambil peran untuk bersatu padu memberantas korupsi di semua lini. Firli mengakui, perilaku korupsi masih sering dijumpai meskipun peraturan sudah ada. Maka dari itu, pencegahan korupsi tidak bisa bergantung pada hukum saja, namun harus melinatkan setiap unsur masyarakat, termasuk pesantren.
"Keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya korupsi oleh para koruptor," kata dia.
Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan rasa bangga atas dipilihnya Ponpes sebagai representatif penanganan anti korupsi. Menurutnya, merupakan sebuah keharusan pencegahan korupsi dilakukan tidak hanya di muaranya saja. Gus Muhdlor melanjutkan, Ponpes selaku promotor awal pendidikan sudah seyogyanya menjadi ujung tombak pemberantasan dan pencegahan korupsi ke depan.
"Momentum ini harus dimanfaatkan dengan refleksi dan mempersiapkan diri. Saya yakin kalau ini bisa tercipta dengan baik maka korupsi akan tertangani," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
