REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan vaksinasi dosis kedua di Indonesia bisa mencapai 40 persen. Saat ini, pemberian vaksin dosis kedua di Tanah Air sudah sekitar 37 persen.
"Sampai akhir tahun ini pemerintah targetkan 41,8 persen. Dengan begitu sebanyak 113 juta orang (di Indonesia) telah menerima vaksin dosis kedua," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual terkait Sherpa Meeting I Presidensi G20, Selasa (7/12).
Ia menyatakan, saat ini dunia masih menghadapi pandemi. Bahkan muncul varian baru Covid-19. "Kita ketahui sekarang dunia diancam (varian Covid-19) Omicron. Omicron ini menunjukkan adanya ketimpangan vaksin antara negara maju dan negara berkembang," jelas dia.
Seperti diketahui, kata dia, Omicron berasal dari Afrika. Sementara, Airlangga menyebutkan, di berbagai negara Afrika, rata-rata vaksinasi baru 20 persen.
Ia menyatakan, pandemi yang tidak selesai akan mengganggu kehidupan masyarakat serta pemulihan ekonomi. "Kita lihat ekonomi masih tergantung penanganan pandemi termasuk varian baru," ujarnya.
Meski begitu, Airlangga mengingatkan masyarakat tidak panik. Diharapkan melalui Presidensi G20, bisa dibuat langkah dan terobosan bersama yang lebih konkret dan individual bagi masing-masing negara.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, di Indonesia, masih ada sembilan provinsi yang memiliki tingkat vaksinasi Covid-19 kurang dari 50 persen. Meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.
Secara keseluruhan rata-rata dosis vaksinasi nasional, telah mencapai 68,42 persen untuk dosis 1 dan dosis 47,55 persen untuk dosis kedua. Demi meningkatkan vaksinasi, Airlangga menegaskan, vaksin anak-anak mulai usia 6 sampai 11 tahun dapat segera dimulai.
Pemerintah, kata dia, berencana pula menyuntikan vaksin dosis ketiga kepada masyarakat. Vaksin yang dikenal booster itu akan disuntik mulai awal tahun depan.
“Presiden minta agar booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk Januari 2022,” ujar Airlangga. Lewat instruksi tersebut, sambungnya, segala persiapan akan dilakukan, termasuk vaksin yang diberikan kepada penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan juga yang bukan.
“Ini yang akan diatur Permenkes dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutur dia. Ia melanjutkan, booster vaksin sudah mendapat rekomendasi dari berbagai lembaga kesehatan dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
