Ketua pengembang properti Evergrande, Hui Ka Yan baru saja dipanggil Pemerintah Provinsi Guangdong, Jumat (3/12) malam pekan lalu setelah perusahaan yang berutang banyak itu memperingatkan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya.

Evergrande yang terdaftar di Hong Kong, sekarang hampir runtuh di bawah total kewajiban utang lebih dari USD300 miliar (Rp 4.331 triliun). Pihak berwenang di Guangdong, tempat Evergrande bermarkas, setuju mengirim "kelompok kerja" untuk membantu perusahaan "menyelesaikan risiko, memperkuat kontrol internal, dan mempertahankan operasi normalnya."

Melansir Forbes di Jakarta, Senin (6/12), Pemerintah Guangdong juga memperhatikan peringatan terbaru Evergrande. Dalam pengajuan bursa pada 3 Desember, perusahaan mengatakan telah menerima permintaan untuk membayar kreditur sebesar USD260 juta (Rp 3,7 triliun).

Baca Juga: Punya Utang Lebih dari Rp4.000 T, Pendiri Evergrande Jual Saham Rp4,9 T demi Bayar Utang

''Mengingat status likuiditas grup saat ini, tidak ada jaminan bahwa grup akan memiliki dana cukup untuk terus melakukan kewajiban keuangannya,'' kata Evergrande dalam pengajuan.

''Jika grup tidak dapat memenuhi kewajiban penjaminan atau kewajiban keuangan tertentu lainnya, hal itu dapat menyebabkan kreditur menuntut percepatan pembayaran,'' tambah perusahaan.

Sementara itu, otoritas China sibuk mengeluarkan pernyataan untuk meyakinkan investor. Regulator di China Banking and Insurance Regulatory Commission, China Securities Regulatory Commission, serta bank sentral negara, People's Bank of China, baru-baru ini menerbitkan pernyataan terpisah terkait Evergrande.

Bank sentral mengatakan dalam sebuah pernyataan daring, mereka akan bekerja dengan Pemerintah Guangdong dan departemen pemerintah terkait membantu menyelesaikan risiko dan mempromosikan pengembangan pasar properti negara yang stabil dan sehat.

''Krisis Evergrande terutama akibat salah urus dan ekspansi butanya sendiri,'' kata PBOC dalam pernyataannya. Risiko masing-masing perusahaan tidak akan memengaruhi penggalangan dana pasar normal dalam jangka menengah hingga panjang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika