REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Indikator menangkap kalau kepercayaan publik terhadap kepolisian di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meningkat. Meskipun citra kepolisian sempat tercoreng beberapa waktu terakhir akibat perbuatan beberapa anggotanya yang tak profesional.
"Kepemimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang baru dilantik awal 2021, membawa 'angin segar' di tubuh Polri. Ditandai oleh melesatnya trust atau kepercayaan publik kepada institusi Polri," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei, Ahad (5/11).
Dia mengungkapkan, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian meningkat menjadi 80,2 persen. Padahal, dia melanjutkan, terdapat aksi itu bahkan sempat terekam dan disebarluaskan di media sosial hingga akhirnya viral.
Burhan mengungkapkan, angka itu merupakan tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mengungguli Polri sepanjang 2014-2018.
Dia melanjutkan, kepercayaan terhadap KPK lalu turun hingga berimpitan terhadap Korps Bhayangkara pada 2019 dan 2020. Dia mengatakan, tingkat kepercayaan terhadap polisi akhirnya menyalip KPK dengan selisih jauh sejak survei terakhir November 2021.
"KPK biasanya peringkat dua. KPK konsisten sampai 2018 di peringkat tiga, di bawah presiden. Tapi setelah 2018, trennya terus turun," katanya.
Burhanudin mengatakan, tingkat kepercayaan terhadap KPK dan polisi itu imbang sampai 2020. Namun di 2021, kata dia, tingkat kepercayaan antara kedua lembaga sudah mulai terlihat berbeda relatif signifikan.
"Trust kepada polisi naik tajam, sekitar 7 persen dibandingkan tahun lalu. Jadi Kapolri Sigit berhasil menaikkan trust publik kepada polisi," katanya.
Dia mengatakan, kenaikan tingkat keperycaan terhadap kepolisian ini tidak lepas dari berbagai terobosan yang dilakukan. Menurutnya, mengadakan mural yang berisi kritikan terhadap Polri hingga upaya merekrut sekitar 57 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).
Berdasarkan hasil survei Indikator itu, institusi yang paling dipercaya publik adalah TNI dengan 95 persen, selanjutnya presiden 86 persen, Polri 80,2 persen, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) masing-masing 79 persen, pengadilan 77 persen, KPK 71 persen, kejaksaan 76 persen, MPR 67 persen, DPD 66 persen, DPR 62 persen, dan partai politik 52 persen.
Survei ini dilaksanakan pada 2 hingga 6 November 2021 dengan melibatkan 2.020 responden, meliputi sample basis 1.220 dam oversample 800, yang telah memiliki hak pilih serta menggunakan metode multistage random sampling. Rerata simpangan (margin of error) hasil penelitian ini sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
