IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimistis sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu tumbuh lebih baik di tahun depan. Hal ini seiring mulai kembali normalnya aktivitas ekonomi, ditambah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diproyeksikan akan mencapai 4,7- 5,5 persen.
"Optimisme ini perlu didukung dengan penguatan sinergi, partisipasi aktif semua pihak, serta terobosan kebijakan yang inklusif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujar Wapres saat memaparkan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia 2021 dan Prospeknya 2022 dalam pertemuan dengan Transmedia Institute, Kamis (2/12).
Wapres mengatakan, selama masa pandemi saja sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu menunjukkan daya tahannya dan kinerjanya yang tetap positif. Ini dilihat dari beberapa capaian pada sektor industri produk halal, antara lain pertumbuhan positif sektor pertanian, makanan halal, fesyen muslim, dan kosmetik halal.
Bank Indonesia per Agustus 2021 mencatat kenaikan transaksi e-commerce industri halal mencapai 20 persen year-on-year.
"Industri keuangan syariah juga turut menopang pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tengah pandemi," kata Wapres.
Wapres mengungkapkan, ini ditandai dengan tercapai stabilitas penyaluran pembiayaan dan nilai aset dana pihak ketiga, serta fundamental pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank yang terjaga baik. Data Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan total aset keuangan syariah sebesar 17,3 persen year-on-year dengan nilai lebih dari Rp1.900 triliun per September 2021
Selain itu, Green Sukuk yang diterbitkan pemerintah pun kembali meraih penghargaan Climate Bonds Awards 2021.
"Sukuk negara mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan andalan, sekaligus memberi manfaat besar dalam pengembangan proyek hijau berbasis syariah," ujarnya.
Pemerintah kata Kiai Ma'ruf, ke depan berupaya memperkuat arah kebijakan dan rencana aksi ekonomi dan keuangan syariah. Antara lain dengan, penguatan ekosistem halal value chain, terutama sektor pertanian terintegrasi, makanan halal dan fesyen muslim, percepatan dan perluasan implementasi halal assurance system untuk percepatan sertifikasi halal pelaku UMK, penguatan transformasi pengelolaan dana sosial syariah terintegrasi dan terdigitalisasi, penerapan pembiayaan kreatif syariah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan;
"Penguatan infrastruktur pendukung ekonomi dan keuangan syariah, meliputi penguatan pelaku usaha syariah, konsolidasi sumber pembiayaan syariah, peningkatan kualitas SDM syariah, penguatan aspek regulasi, dan peningkatan literasi masyarakat," ujarnya.
Wapres pun berharap peran dan dukungan berbagai pihak dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Sebab, kemajuan eksyar buah dari sinergi dan kolaborasi intensif banyak pihak, dukungan otoritas, dunia usaha, akademisi, organisasi dan tokoh masyarakat, serta tentunya insan media.
"Sebagai ujung tombak informasi yang akurat dan sumber edukasi yang mencerdaskan masyarakat, peran media massa sangat penting dalam peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
