Saturday, 26 Zulqaidah 1443 / 25 June 2022

Pelaku Pariwisata Kritik PPKM Level 3 Nataru

Kamis 25 Nov 2021 01:27 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolandha

Sejumnlah wisatawan mengunjungi Kawah Sikidang di Dataran Tinggi Dieng, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (23/11). Pelaku usaha mengkritik rencana pemberlakuan PPKM level 3 karena dinilai tanpa pengetatan, masyarakat sudah menyadari untuk taat protokol kesehatan.

Sejumnlah wisatawan mengunjungi Kawah Sikidang di Dataran Tinggi Dieng, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (23/11). Pelaku usaha mengkritik rencana pemberlakuan PPKM level 3 karena dinilai tanpa pengetatan, masyarakat sudah menyadari untuk taat protokol kesehatan.

Foto: ANTARA /Aditya Pradana Putra
Tanpa PPKM level 3, masyarakat khususnya wisatawan sudah menyadari taat prokes.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku usaha pariwisata sekaligus Founder Temannya Wisatawan, Taufan Rahmadi mengkritik kebijakan PPKM Level 3 saat momentum liburan Natal dan Tahun Baru. Ia menilai, tanpa ada pengetatan PPKM, masyarakat khususnya para wisatawan sudah menyadari untuk taat pada protokol kesehatan.

Taufan mengatakan, berkaca dari gelaran World Superbike di Mandalika, NTB akhir pekan lalu, protokol kesehatan tetap berjalan disiplin namun tetap memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Baca Juga

"Apa poinnya? Ini waktunya bagi pemerintah untuk berpikir serius saatnya hidup berdampingan dengan Covid-19. Apa itu? Kita tetap bisa berlibur, bekerja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan," kata Taufan kepada Republika.co.id, Rabu (24/11).

Lebih lanjut, ia menyampaikan negara-negara lain bahkan sudah tidak lagi disibukkan dengan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat. Seperti Thailand, kata Taufan, yang bahkan sudah menerapkan bebas karantina bagi wisatawan.

Lagipula kata Taufan, pemerintah sudah memiliki sejumlah filter untuk menyaring mobilitas masyarakat agar aman dari Covid-19 seperti tes PCR/Swab dengan harga murah, vaksinasi, serta aplikasi PeduliLindungi.

"Sudah banyak filternya, jadi buat apalagi PPKM level 3? Yang harus kita lihat masyarakat butuh untuk bisa bertahan di tengah krisis ekonomi ini," katanya.

Taufan juga mengatakan, pengumuman pemerintah akan meningkatkan PPKM ke level 3 memberikan efek kejut luar biasa. Baik bagi para pelaku pariwisata maupun wisatawan itu sendiri. Seharusnya, pemerintah cukup dengan memberikan imbauan secara masif untuk mengingatkan agar masyarakat tetap mengendalikan mobilitas selama masa liburan Nataru.

Saat ini, dunia pariwisata nasional juga sangat tergantung pada kondisi Bali. Taufan menyampaikan Bali sebelumnya menyumbang 28,9 persen devisa pariwisata nasional. Geliat pariwisata Bali juga memberikan dampak positif bagi destinasi di sekitarnya.

Kebijakan PPKM level 3 yang tiba-tiba dikeluarkan pemerintah membuat branding pariwisata Bali kembali terhambat yang dampaknya juga akan melebar pada destinasi lain di Indonesia.

"Karena itu yang harus ditekankan sekarang bagaimana kita menguatkan diri untuk bisa berdampigan hidup dengan Covid-19," kata dia.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA