Friday, 14 Muharram 1444 / 12 August 2022

Utusan PBB: Krisis Ekonomi Afghanistan Picu Terorisme

Kamis 18 Nov 2021 11:17 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah

Seorang pejuang Taliban mengamankan daerah itu setelah sebuah bom pinggir jalan meledak di Kabul Afghanistan, Senin 15 November 2021. Bom itu meledak di jalan yang sibuk di ibukota Afghanistan pada hari Senin, melukai dua orang, kata polisi.

Seorang pejuang Taliban mengamankan daerah itu setelah sebuah bom pinggir jalan meledak di Kabul Afghanistan, Senin 15 November 2021. Bom itu meledak di jalan yang sibuk di ibukota Afghanistan pada hari Senin, melukai dua orang, kata polisi.

Foto: AP/Petros Giannakouris
Sebanyak 60 persen dari 38 juta orang Afghanistan menghadapi krisis kelaparan.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Utusan Khusus PBB Deborah Lyons mengatakan, krisis ekonomi dan lumpuhnya sistem perbankan di Afghanistan dapat mendorong sistem keuangan ilegal yang tidak akuntabel. Hal ini dapat membantu memfasilitasi terorisme, perdagangan dan penyelundupan narkoba.

Sejak Taliban kembali berkuasa, Amerika Serikat (AS) membekukan cadangan bank sentral Afghanistan senilai 9 miliar dolar AS. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menangguhkan akses pendanaan terhadap Afghanistan. Padahal, IMF berencana memberikan akses pendanaan senilai 450 juta dolar AS pada 23 Agustus. Namun Taliban mengambil alih kekuasaan, sehingga IMF harus menarik pendanaan tersebut.

Baca Juga

Kelompok ISIS Provinsi Khorasan atau ISIS-K beberapa kali mengklaim serangan bom di Kabul. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan mereka semakin aktif dan Taliban tidak dapat membendung ekspansi kelompok ekstremis tersebut.

Lyons mengatakan, jumlah serangan yang dikaitkan dengan ISIS telah meningkat secara signifikan dari 60 pada 2020, menjadi 334 tahun ini. Lyons mendesak masyarakat internasional menemukan cara untuk memberikan dukungan keuangan kepada orang-orang Afghanistan.

"Mereka merasa ditinggalkan, dilupakan dan memang dihukum oleh keadaan yang bukan kesalahan mereka. Meninggalkan mereka akan menjadi kesalahan bersejarah," kata Lyons.

PBB memperkirakan bahwa, 60 persen dari 38 juta orang Afghanistan menghadapi krisis kelaparan dan keadaan darurat pangan, yang kemungkinan akan memburuk selama musim dingin. Lyons mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa bencana kemanusiaan dapat dicegah dengan mencabut sanksi keuangan terhadap Afghanistan. Karena sanksi telah melumpuhkan sistem perbankan, dan mempengaruhi setiap aspek ekonomi.  

“Kita harus fokus selama tiga atau empat bulan ke depan untuk membantu warga Afghanistan yang paling rentan selama musim dingin. Masyarakat internasional perlu segera menemukan cara untuk memberikan dukungan keuangan kepada petugas kesehatan di rumah sakit pemerintah, staf dalam program ketahanan pangan," kata Lyons.

Lyons meyakinkan anggota Dewan Keamanan bahwa, PBB akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa dana tidak akan diberikan ke Taliban. Lyons menyerukan agar dunia internasional terlibat dialog kebijakan dengan kepemimpinan Taliban di Afghanistan. Tujuannya adalah untuk menguraikan peta jalan dan menetapkan langkah konkret dalam membangun hubungan konstruktif antara Afghanistan dan dunia.

Baca juga : ISIS Akui Dalang Dua Ledakan di Kabul

sumber : AP
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA